Sebut Yusril Sangat Merendahkan Dirinya, Demokrat: Dia Dibayar Berapa?

BENTENGSUMBAR.COM — Ketua DPD Demokrat Sulawesi Selatan, Ni’matullah menyebut Yusril Ihza Mahendra telah merendahkan dirinya karena memutuskan menjadi kuasa hukum empat kader Demokrat kelompok Moeldoko.

Menurutnya agak aneh jika Yusril mengklaim akan mengawal pengujian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat ke Mahkamah Agung demi membangun demokrasi yang sehat.

“Yusril sangat merendahkan dirinya. Yusril tidak menempatkan diri di tempat sepatutnya, analisanya sederhana, dia dibayar berapa,” tegas Ni’matullah, dilansir dari fajar.co.id pada Senin, 27 September 2021.

Di sisi lain, lanjut Ni’matullah, Yusril merupakan ketua umum partai politik yakni Partai Bulan Bintang (PBB). Oleh sebab itu, Ni’matullah menyarankan Yusril menguji dulu AD/ART PBB sebelum menguji keabsahan Partai Demokrat.

“Sebagai ketua partai jika seandainya ada orang yang bukan kader PBB tiba-tiba ingin mencaplok PBB, dia marah atau tidak. Mau tidak dia diperlakukan seperti itu,” ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.

Sehingga menurutnya, argumentasi ahli hukum tata negara itu yang ingin menyehatkan demokrasi justru malah mengacaukan demokrasi itu sendiri. 

“Itu retorika yang sumir. Justru mengacaukan sistem kita. Apa yang dilakukan Moeldoko dan kelompoknya justru membuat demokrasi tidak sehat. Bukan malah sebaliknya,” tekannya.

“Saya sangat menyayangkan dan kasihan kepada Yusril yang mengambil posisi itu,” katanya lebih lanjut.

Baginya, apapun tantangan di depan, seluruh kader Demokrat di seluruh Indonesia bertekad kuat akan melawan dan tak gentar sedikit pun.

“Ini bagian dari cara sekelompok orang di sebelah yang niatnya mengganggu Partai Demokrat. Yang perlu ditegaskan adalah kita pasti lawan mereka,” tegasnya.

Ni’matullah juga tidak memungkiri, gangguan yang terus dilancarkan diduga sebagai konsekuensi posisi Demokrat saat ini di luar pemerintahan atau oposisi.

“Ini merupakan konsekuensi dari Demokrat yang beroposisi. Kalau memang benar seperti itu, berarti mereka tidak siap berdemokrasi. Karena demkokrasi yang sehat mesti ada chek and balancing. Jika tidak ada, maka akan terjadi kekuasaan yang terlalu besar di rezim pemerintahan. Ini sangat berbahaya. Kalau kekuasaan over power pasti korup,” pungkasnya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News