Singgung Jokowi Soal Penunjukan Panglima TNI, Ali Syarief: Kacau Balau

BENTENGSUMBAR.COM – Akademisi Cross Culture, Ali Syarief menyoroti soal kewenangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk sosok Panglima TNI maupun Kapolri.

Ali Syarief lewat cuitannya di Twitter, Selasa 7 September 2021, menilai pemberian kewenangan kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Panglima TNI merupakan hal yang salah. Bahkan, ia menyebut hal itu kacau balau.

“Dari Pemberian kewenangan dan tugas yang salah kepada Presiden, jadilah beliau kacau balaunya seperti ini,” cuit Ali Syarief.

Dalam cuitannya itu, Ali Syarief juga membagikan video dari kanal YouTube pribadinya terkait pendapatnya soal hal tersebut.

“Kali ini saya akan membahas terkait kewenangan presiden mengangkat para pejabat publik. Yang saya maksud pejabat publik itu seperti panglima tentara (TNI), Kapolri, kemudian para Dirjen,” ujar Ali Syarief.

Ia pun menilai, presiden yang hanya menjabat lima tahun tidak mungkin mengetahui dan mengenal persis bidang yang akan dibawahi oleh Panglima TNI maupun Kapolri tersebut.

“Bagaimana mungkin seorang pejabat publik lima tahunan, yang memimpin hanya lima tahunan, yang tidak tahu, tidak mengenal yang bukan bidangnya kemudian memilih orang-orang yang dia sukai yaitu Kapolri, Panglima TNI, para eselon 1. Dia pilih, dasarnya apa?,” tuturnya.

Ali pun meyakini, Presiden Jokowi tidak akan mengerti betul siapa sosok yang pantas menduduki jabatan publik tersebut.

“Seolah-olah (pemimpin) yang lima tahun itu mengerti betul siapa yang pantas menduduki posisi tertentu. Ini yang aneh,” ungkapnya.

Selain itu, Ali Syarief juga menilai kewenangan penunjukan Panglima TNI maupun Kapolri oleh presiden akan dimanfaatkan secara politik oleh orang-orang yang berambisi menduduki posisi tersebut.

“Akhirnya karena situasi seperti itu dimanfaatkanlah menjadi alat politik oleh pejabat tertentu yah harus mendekati presiden supaya dia terpilih,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ali Syarief menyebut dampak dari kewenangan Presiden Jokowi menunjuk Panglima TNI yakni aparatur sipil negara (ASN) yang berada di bawah instansi tersebut akan berorientasi kepada kepentingan politik.

“Dampak dari presiden bisa ikut campur terhadap wilayah karir ini, akhirnya ASN yang berada di bawahnya berorientasi pada kepentingan politik,” ujarnya. (terkini)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »