Tak akan ada pendapatan bagi rakyat sementara harus dibiayai dengan uang rakyat.
“Katanya Formula E, bisa jadi ajang promosi mobil listrik dan Indonesia. Hallo. Tahu gak? BMW, Mercedez, Audi itu mundur dari ajang Formula E. Kenapa? Karena bagi mereka ajang itu udah gak menarik lagi buat promosi. Padahal mrk jg produsen mobil listrik. Trs, kt mau biayai?” kata Eko Kuntadhi, Rabu 1 September 2021.
“Gue kasih tahu. Kalau Formula E digelar, menggunakan jalan2 Jakarta. Jalan itu akan ditutup, 2-4 hari. Lu gak bisa lewat disana. Bayangin apa yg terjadi dgn restoran, kafe, hotel, di sepanjang jalan yang ditutup. Gak akan ada pendapatan. Lalu apa gunanya buat rakyat?” imbuh Eko.
“Lu bisa bayangin gak? Ada Gubernur dan legislatif, merumuskan program strategisnya balapan mobil? Dibiayai uang rakyat triliunan, menggunakan fasilitas publik, dan semua pesertanya orang asing. Mau dilaksanakan disaat pandemi. Ketika rakyat lg terpuruk. Apa gk degil?” pungkas Eko.
Sementara sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahamd Riza Patria menyebut, gelaran balap mobil Formula E akan tetap dilaksanakan 2022. Pernyataan ini disampaikan ketika penggunaan hak interpelasi terkait Formula E, yang diusulkan Fraksi PDIP dan PSI, sedang bergulir.
"Insya Allah formula E akan dilaksanakan, yang harusnya 2020 namun tertunda karena Covid-19, Insya Allahlah akan dilaksanakan pada Juni 2022," kata Ariza di Jakarta, Ahad, 29 Agustus 2021.
Ariza mengatakan, pihaknya terus melakukan berbagai persiapan untuk gelaran balap mobil itu di Ibu Kota. "Dipersiapkan sebaik mungkin oleh PT Jakarta Propertindo dan Dinas Pemuda dan Olahraga," katanya.
Sebelumnya, Kamis, 26 Agustus 2021 sore, hak interpelasi terkait gelaran balap mobil Formula E diajukan oleh 33 orang. Mereka terdiri atas 25 legislator PDIP dan 8 legislator PSI. Artinya semua anggota Fraksi PDIP dan PSI terlibat.
Interpelasi diajukan karena pengusul menilai Anies tak transparan. Kegiatan itu juga disebut membebani APBD dan berpotensi menimbulkan kerugian ratusan miliar rupiah. Tujuan akhir penggunaan hak ini disebut untuk membatalkan perhelatan Formula E. Lalu dananya diharapkan bisa dialihkan untuk penanganan pandemi.
Pengesahan hak interpelasi bisa dilakukan jika rapat paripurna dihadiri 50 persen + 1 anggota dewan (54 anggota). Hak interpelasi bisa disahkan jika disetujui minimal 28 legislator yang hadir. Sejauh ini, Fraksi Golkar yang beranggotakan enam legislator telah menyatakan penolakan.
Pada Kamis, 26 Agustus 2021 malam, ternyata Anies dan Ariza bertemu seluruh pimpinan fraksi, kecuali PDIP dan PSI, di rumah dinas Gubernur DKI, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat.
Penasihat Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, adalah satu yang hadir. Zita menyebut, pertemuan itu membahas penyelenggaraan Formula E.
“Benar, Pak Anies kasih paparan langsung pakai data. Jadi, silaturahmi dan penjabaran data,” kata Zita seperti dinukil Republika.com, Jumat, 26 Agustus 2021. (netralnews)
« Prev Post
Next Post »