Ditambah Kasus Kereta Cepat Bohong-bohongan, Roy Suryo: Saya Tegas TOLAK Rencana Pindah Ibu Kota!

BENTENGSUMBAR.COM - Mantan Menpora Roy Suryo mengungkit pernyataan tegasnya menolak pemindahan ibu kota negara yang ia sampaikan sejak 1,5 tahun lalu.

"Ini Twit saya 1.5th lalu, saat itu masih "TUNDA Pemindahan Ibukota". Namun sekarang, melihat Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat, RUU yg sangat terkesan Dipaksakan, Ditambah Kasus "KECEBONG" (KEreta CEpat BOhoNG-bohongan), Saya tegas menyatakan TOLAK Rencana Pindah Ibukota! AMBYAR," kata Roy Suryo, Kamis 7 Oktober 2021.

Penolakan sebelumnya juga disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS menilai pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) saat ini bukan prioritas untuk dibahas.

Politikus PKS, Bukhori Yusuf menilai pembahasan RUU IKN saat ini akan terlalu memaksakan. Apalagi, menurutnya, suatu rancangan undang-undang seharusnya dapat menyelesaikan masalah bangsa. 

Dia menganggap jika pemindahan ibu kota bukan solusi atas permasalahan yang terjadi saat ini.

"PKS masih melihat bahwa ini belum menjadi prioritas di masa sekarang, terlalu memaksakan diri untuk kemudian membahas sebuah rancangan," kata Bukhori di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dilansir CNN Indonesia, Senin (4/10).

Bukhori melanjutkan, sebuah rancangan undang-undang juga harus memberi sebuah kepastian untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, pembahasan RUU Ibu Kota Negara belum akan memberi kepastian kesejahteraan bagi rakyat.

Ia juga menjelaskan bahwa sebuah undang-undang seharusnya dapat memberikan sebuah solusi dari berbagai masalah. 

Sementara, menurutnya, saat ini ada empat masalah utama yang tengah dihadapi rakyat: pengangguran, lapangan kerja, ekonomi, serta penegakan hukum.

"Empat isu besar terkait ekonomi dan seterusnya tadi, apa solusinya dengan pemindahan ibu kota? Saya kira ketiga hal itu tadi bisa menjawab," ujarnya.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini meminta agar pemerintah menggunakan akal sehat dan kebijaksanaan terkait masalah pemindahan ibu kota. 

Apalagi saat ini Indonesia tengah mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Pemerintah juga harus menggunakan akal sehat dan sikap yang wise atau bijak untuk menyikapi segala persoalan, khususnya pemindahan IKN. Pertanyaannya, apakah itu menjadi prioritas kita, khususnya di saat negara sedang mengalami kontraksi serius terkait masalah ekonomi," jelas Bukhori.

Bukhori menjelaskan, pemindahan ibu kota bukan sekadar memindahkan gedung, tapi juga memindahkan sistem. 

Menurutnya, pemindahan sistem ini yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Sistem itu, menurut dia juga berkenaan dengan budaya, sikap, infrastruktur dan suprastruktur.

Lebih lanjut, Bukhori mengatakan, PKS bukannya menolak rencana pemerintah memindahkan ibu kota. 

Namun, ia menilai pemindahan ibu kota memerlukan waktu yang tepat.

"Dalam hal pemindahan ibu kota sah-sah saja menurut saya, tapi momentum dan timing itu menjadi penting," paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku telah menerima surat presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dari pemerintah. 

Dia menyampaikan itu bersama Mensesneg Pratikno dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di DPR.

"Pada kesempatan ini kami pimpinan DPR menerima Pak Mensesneg dan Kepala Bappenas yang membawa Supres dari pemerintah terkait ibu kota negara," kata Puan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu (29/9). (Netralnews)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News