Masalah Internal PDIP, Anggota Tunggu Keputusan Pimpinan, Pengamat Malah Bongkar Hal Ini

BENTENGSUMBAR.COM - Partai PDIP terlihat sedang ada masalah di kubu internalnya. Hal itu dikarenakan bergejolak pembahasan Pilpres 2024.

Apalagi, kini keluar narasi banteng versus celeng memanaskan PDIP. Awalnya, Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo Albertus Sumbogo dan beberapa pengurus mendeklarasikan diri siap mendukung Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024. Ketua DPD PDIP Jateng Bambang 'Pacul' Wuryanto kemudian menyebut soal banteng dan celeng.

Bambang menjelaskan PDIP adalah partai yang merupakan barisan yang mengikuti satu arahan dari pimpinan. Seluruh kader wajib mengikuti aturan dari ketua umum.

"PDIP itu adalah barisan yang mendapat perintah. Jadi siapa pun yang merasa jadi barisan PDIP, harus berada di barisan, barisan yang diperintah," kata Bambang.

Bambang menyebut oknum kader PDIP yang mendeklarasikan capres mendahului arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah keluar dari barisan. Untuk itu, pimpinan dari oknum tersebut harus memberikan sanksi.

"Kalau ada pengurus yang bicara di luar perintah partai artinya apa? Keluar dari barisan. Kalau keluar dari barisan ya siap untuk tidak di barisan, ya dikeluarkan oleh komandannya. Di militer juga gitu, keluar dari barisan ya out," ujarnya.

Pengamat Politik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, menilai PDI Perjuangan (PDIP) tengah menguji Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

Ia menilai, polemik internal PDIP saat ini kemungkinan menjadi cara PDIP melihat penerimaan Puan Maharani di kalangan publik sebagai figur calon pemimpin.

Menurutnya, Puan Maharani sebagai putri dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kini sudah matang dalam berpolitik.

"Sekarang putra-putri Bu Mega sudah matang dalam berpolitik. Putri-putri beliau sekarang sudah matang, jaringannya kuat," ujarnya.

Teguh menyebut, kini Megawati sedang menguji apakah Puan Maharani diterima di luar PDIP.

Mengingat, menurutnya, Ketua DPR RI itu sudah jelas diterima di partainya sendiri.

"Saya kira ini proses menguji juga. Bu Mega melakukan testing, kira-kira gimana anak Bu Mega (Puan Maharani) diterima ndak di luar PDIP."

Teguh pun juga mengomentari perihal konflik yang diberi istilah ‘Banteng vs Celeng’.Menurutnya, konflik yang sampai menimbulkan istilah-istilah binatang seperti itu menjadi tidak cukup bijaksana jika terdengar oleh masyarakat. 

“Bahkan kemudian muncul istilah-istilah yang saya kira menjadi tidak cukup bijaksana keluar, misalnya ada istilah-istilah binatang yang muncul,” terangnya.

Kemudian, Teguh menyampaikan, konflik internal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran para pemilih yang merupakan masyarakat umum, di luar pemilih loyal PDIP.

“Konflik itu pasti akan berpengaruh bukan kepada loyalnya PDIP, mungkin kepada pemilih-pemilih yang floating mass,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo, Albertus Sumbogo dan beberapa pengurus ke Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024 menuai polemik internal partai. Ketua DPC PDIP Purworejo Dion Agasi Setyabudi telah bersurat ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk menepis dukungan ke Ganjar itu sebagai ulah oknum.

"Surat ke DPP sudah kita kirimkan hari ini. Jadi yang perlu diluruskan bukan DPC Purworejo mendukung salah satu kandidat capres, tapi oknum," kata Dion.

Dion menyebut dukungan yang diberikan Sumbogo itu merupakan pelanggaran hasil Kongres V PDIP. Pihaknya pun siap memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan.

"Terkait sanksi kita serahkan pada DPP Partai, karena sesuai aturan partai untuk ranah pengurus DPC, menjadi kewenangan DPP," terangnya.

"Sanksi diberikan karena Sumbogo melanggar keputusan Kongres V PDI Perjuangan, terkait pilpres seluruh utusan menyerahkan sepenuhnya kepada ibu ketua umum, itu salah satu keputusan kongres V," sambung Dion.

Terpisah, Sumbogo mengaku hingga saat ini belum ada pemanggilan atau klarifikasi dari PDIP Purworejo. Sumbogo pun mengaku menunggu keputusan partai soal aksinya mendukung Ganjar maju Pilpres 2024 mendatang.

Secara terpisah, Manager Program SMRC, Saidiman Ahmad mengatakan bahwa jika dilihat dari pengalaman sejauh ini, PDIP selalu ada dinamika sebelum mengusung Kepala Daerah yang potensial maupun calon presiden.

Pada akhirnya keputusan Megawati Soekarno Putri selalu tepat dalam memilih calon-calon yang memang diprediksi mendapat dukungan dari publik secara luas. 

“Walaupun Ketua Umum itu memiliki Hak Prerogatif tetapi selalu keputusan publik atau kecenderungan public itu selalu menjadi perhatian,” ujar Manager Program SMRC, Saidiman Ahmad saat dihubungi oleh pihak Kompas.TV.

Laporan: Mela

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News