"Memang saya lihat diam-diam saja. Tidak ada saya dengar semua anggota DPRD melakukan fungsi pengawasan tentang kebijakan-kebijakan yang harus mereka dorong eksekutif. Yang jeas saat ini adalah tentang Covid. Pada saat Kota Padang dikatakan masih level 4, saya tidak melihat upaya DPRD berkomunikasi untuk itu dan bagaimana gebrakan mereka ke masyarakat. Malu kita dengan DPRD di daerah lain melakukan gebrakan yang demikian," ungkap Wahyu, didampingi tokoh masyarakat Kota Padang Andi Mairizal kepada BentengSumbar.com pada Senin, 4 Oktober 2021.
Wahyu mengakui, dirinya tidak melihat perjuangan DPRD untuk menghasilkan sebuah kebijakan. Padahal, anggota dewan turun di saat reses di tengah Covid melanda Kota Padang.
"Masalah apa yang mereka pertanyakan? Masalah vaksin, sampai di mana mereka sosialisasikan? Mereka kemaren ada reses, apa yang mereka lakukan saat reses tersebut? Saya tidak tahu, aspirasi yang mana? Dan sampai dimana mereka memperjuangkan itu yang menghasilkan sebuah kebijakan. Saya tidak nampak hal itu," terang mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang ini.
Sebaliknya, Wahyu malah mendengar kesigapan anggota dewan jika ada kepentingan perjalanan yang memang diatur daam undang-undang, misalnya kunjungan-kunjungan kereja atau perjalanan dinas.
"Tapi memang saya dengar, jika ada kepentingan mereka melaksanakan tugas sesuai aturan, mereka pergunakan. Apa contohnya? Melakukan kunjungan-kunjungan, perjalanan dinas, itu saya lihat tidak pernah berhenti," pungkasnya.
Tak hanya itu, Wahyu juga menyorot tidak adanya solusi yang diberikan DPRD Kota Padang terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turun drastis sejak Covid-19 melanda Kota Padang.
"Kan mereka hanya mengkritisi pemko tidak dapat mencapai target di saat Covid? Terus apa pemikiran DPRD? Apa solusi yang diberikan DPRD? Kapan mereka mengadakan pertemuan dengan eksekutif membahas dimana persoalan yang berat itu? Perlu dicatat, tidak semua pengusaha yang nakal. Ada juga yang patuh membayar pajak daerah. Saya sebagai pengusaha melakukan itu, tanya ke Al Amin selaku Kepala Bapenda," tukuknya.
"PBB bagaimana, pajak-pajak dan retribusi bagaimana? Terus, PLN yang diharapkan pendapatannya, berapa? Kan Covid tidak mengganggu persoalan listrik. Semen Padang bagaimana? Kan itu yang harus diungkap, duduk semeja legislatif dan eksekutif itu. Ini saya lihat jalan sendiri-sendiri saja mereka. Tidak bisa kita lepaskan eksekutif, apa pemikiran kita?" lanjut Wahyu lagi.
Dikatakan Wahyu, dulu sudah ada pendataan penduduk. Untuk saat ini, penduduk Kota Padang sudah lebih dari satu juta. "Sampai di mana mereka melihat itu? Kan tidak pernah. Terus tempat hiburan tidak buka karena Covid, apa persoalannya? Tapi sementara jalan dibuka juga," ujar Wahyu.
Wahyu pun mempertanyakan soa vaksinasi anggota DPRD Kota Padang dan langkah yang telah ditempuh DPRD Kota Padang untuk menggencarkan vaksinasi di tengah-tengah masyarakat.
"Apa semua anggota DPRD Kota Padang sudah divaksin? Apa mereka turun ke tengah-tengah masyarakat untuk mendukung upaya Pemko Padang mencapai target vaksinasi? Mereka kan sering studi banding ke daerah lain, apa mereka tidak melihat bagaimana anggota DPRD daerah lain turun ke lapangan mendukung upaya vaksinasi yang digenjot pemerintah daerah?" cakap Wahyu.
Terakhir, ulas Wahyu, kemaren heboh mereka tentang persoalan olahraga, yaitu KONI. Dihebohkan masyarakat tentang dugaan penyelewengan dana KONI, Musdaub segala macam.
"Sekarang sudah didukung masyarakat untuk mengusutnya, masyarakat bersuara, sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya. Saya berharap, DPRD sebagai wakil rakyat, betu-betul memberikan angin yang baik lah kepada masyarakat itu sendiri. Jangan ikut pula menyampaikan informasi yang menyesatkan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, banyak di antara anggota dewan yang menjadi Ketua Cabang Olahraga. Kembali ke pada KONI, mana janji itu untuk mengungkap ini semua? Malah telah didukung masyarakat pula," kata Wahyu.
Laporan: Zamri Yahya
« Prev Post
Next Post »