PILIHAN REDAKSI

Perbedaan Jadikan Kekuatan, Ansor Pasbar Gelar Seminar Nasional Moderasi Beragama

BENTENGSUMBAR.COM - Di tengah lesunya gerakan organisasi kepemudaan Islam di Kabupaten Pasaman Barat, Gerakan Pemuda Ansor tern...

Advertorial

Pemberitaan Kapal Asing Membayar ke TNI AL Biar Bebas Tidak Benar

          Pemberitaan Kapal Asing Membayar ke TNI AL Biar Bebas Tidak Benar
Pemberitaan Kapal Asing Membayar ke TNI AL Biar Bebas Tidak Benar
BENTENGSUMBAR.COM - Heboh berita tentang puluhan kapal asing yang disita Angkatan Laut Indonesia mengaku membayar uang sebesar 300.000 dolar AS atau setara Rp4,2 miliar kepada perwira TNI AL, menurut laporan Reuters, Minggu, 14 November 2021.

Uang transfer itu diberikan kepada perwira TNI AL agar kapal asing itu dibebaskan usai berlabuh secara ilegal di perairan Indonesia dekat Singapura.

Laporan Reuters menyebutkan, selusin sumber termasuk dari pemilik kapal, awak kapal dan sumber keamanan maritim yang semuanya terlibat pembayaran secara tunai kepada perwira TNI AL atau melalui transfer bank ke perantara.

Reuters sendiri tidak dapat mengkonfirmasi secara independen bahwa pembayaran itu dilakukan kepada perwira TNI AL atau menetapkan siapa penerima akhir pembayaran tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan kabar soal kapal asing yang dimintai uang untuk dibebaskan seperti mengada-ada dan membuat pencitraan penegakan hukum di Indonesia jadi buruk.

"Ini berita tendensius, bahkan sumbernya juga tidak jelas dan dikutip media nasional. Ini mengganggu kedaulatan laut kita dan membuat pencitraan TNI dan penegakan hukum di Indonesia jadi tidak baik di mata internasional," ungkap Hariyadi

Dia bilang pencitraan penegakan hukum yang buruk dapat berimbas kepada iklim bisnis di Indonesia. Kepercayaan dunia bisnis pada penegakan hukum di Indonesia bisa tercoreng, ujungnya bisa merugikan perekonomian Indonesia.

"Ini bisa berimbas kepada citra penegakan hukum kita dan bisa merugikan ekonomi kita juga," kata Hariyadi.

Hariyadi pun berpesan kepada para operator pelayaran dari luar negeri agar bisa mengikuti aturan hukum internasional maupun nasional yang berlaku di perairan Indonesia. Misalnya saja saat mau bersandar dan membuang jangkar, baiknya operator pelayaran melakukannya di tempat yang sudah ditentukan.

"Kalau perlu bersandar atau perlu berhenti sejenak sambil menunggu instruksi kantor pusatnya gunakanlah wilayah jangkar yang sudah ditentukan dan membayar PNBP. Ini kan ibarat bayar parkir aja," ungkap Hariyadi.

"Ini imbauan atau peringatan dari kami kepada pelayaran internasional untuk menghormati hukum kedaulatan perairan Indonesia," lanjutnya.

Pemberitaan itu juga dibantah oleh Laksamana Muda TNI AL Arsyad Abdullah menanggapi pertanyaan Reuters dengan menyebutkan tidak ada pembayaran yang dilakukan kepada TNI AL dan juga tidak mempekerjakan perantara dalam kasus hukum.

"Tidak benar Angkatan Laut Indonesia menerima atau meminta bayaran untuk membebaskan kapal-kapal itu,” kata Abdullah.

Dia menyebutkan dalam tiga bulan terakhir terjadi peningkatan jumlah penahanan kapal karena berlabuh tanpa izin di perairan Indonesia, menyimpang dari jalur pelayaran atau berhenti di tengah jalur untuk waktu yang tidak wajar.

Abdullah menekankan, semua penahanan kapal asing itu sesuai dengan hukum Indonesia.

Selat Singapura adalah salah satu jalur air tersibuk di dunia yang dipenuhi kapal-kapal selama berminggu-minggu untuk berlabuh di Singapura.

TNI AL mengatakan daerah ini berada di dalam perairan teritorialnya dan bermaksud untuk menindak lebih keras kapal-kapal yang berlabuh di perairan itu tanpa izin.

Juru bicara Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura menolak berkomentar terkait pembayaran uang kepada perwira TNI AL tersebut.

Bangun poros maritim

TNI AL memang dipercaya untuk membangun dan menghadirkan kekuatan maritim nasional yang kuat dan solid agar menjadi poros maritim dunia. 

Maka dari itu, TNI tak segan - segan menahan kapal yang tidak memiliki izin. Biar makin melindungi Tanah Air, TNI AL perlu memiliki kemampuan dan alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI Angkatan Laut (AL) menjadi keniscayaan.

Hal itu dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia mengatakan pembangunan kekuatan TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut sekaligus sebagai salah satu komponen kekuatan maritim bukan lagi sekadar keinginan.

"Itu sudah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk diwujudkan,” kata Puan.

Puan melanjutkan, perlu perencanaan strategis untuk membangun kekuatan maritim nasional. Dan di sinilah peran Seskoal menyiapkan sumber daya perwira TNI AL.

Menurut putri almarhum Taufiq Kiemas ini, Seskoal harus mampu membuat para perwira siswa mampu berpikir secara terpadu, sistematis, terstruktur dan menyeluruh dalam menyusun perencanaan strategis pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AL

"Harus adaptif dan responsif karena ke depan kita menghadapi ancaman maupun perubahan lingkungan strategis global maupun regional yang bergerak sangat dinamis," ujar Puan. 

Laporan: Mela
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...