PILIHAN REDAKSI

Gugatan Syafrial Kani cs Ditolak PN Padang, Pengurus KAN Pauh IX Lega: Ini Demi Marwah Nagari

BENTENGSUMBAR.COM - Akhirnya Pengadilan Negeri Padang memutuskan menolak gugatan yang dilayangkan Syafrial Kani Datuk Rajo Jambi dan Zulhen...

Advertorial

Puan Maharani Dorong Perempuan Berani Kecemplung dalam Politik, Kenapa?

          Puan Maharani Dorong Perempuan Berani Kecemplung dalam Politik, Kenapa?
Puan Maharani Dorong Perempuan Berani Kecemplung dalam Politik, Kenapa?
BENTENGSUMBAR.COM - Pemberdayaan perempuan harus menjadi agenda penting, terlebih di masa pemulihan pasca-pandemi Covid-19. Perempuan merupakan kunci pemutusan rantai penyebaran virus, sebagai poros utama keluarga serta perancang kebijakan di tingkat pemerintahan.

Artinya, perempuan perlu mengembangkan kemampuan diri agar mampu menyuarakan hal penting bagi kaum Hawa, yang tentu saja paling mengerti kebutuhan keluarga. Perlu diingat, setengah dari populasi Tanah Air adalah perempuan, ditambah dengan populasi anak-anak, dua kelompok ini menjadi mayoritas penduduk Indonesia.

Oleh karena itu, para perempuan seharusnya memegang peran penting, tak hanya di level keluarga, tetapi juga di tingkat pemerintahan sebagai perwakilan pemegang kebijakan.

Ketua DPR RI Puan Maharani pernah menyebut bahwa di Indonesia, perempuan berperan besar dalam keluarga sebagai titik awal dari pendidikan anak di rumah. Keluarga, lanjutnya, adalah titik awal ditanamkannya nilai-nilai kehidupan di dalam diri anak-anak generasi penerus bangsa.

Puan melihat, perempuan memiliki peran penting dalam memperkenalkan dan menanamkan akar kuat nilai-nilai kebangsaan di dalam diri putra putri Indonesia, yang menjadi landasan kemajuan peradaban Indonesia.

“Di saat bersamaan, kita harus akui bahwa saat ini perempuan Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Kendala-kendala yang dapat berasal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya,” kata Puan.

Oleh karenanya, mantan Menko PMK tersebut mengatakan bahwa kaum perempuan masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengingatkan dan meyakinkan banyak orang bahwa menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah sekedar kebijakan afirmatif. Sebaliknya, hal ini merupakan kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia.

“Bahkan di tengah pandemi Covid-19, justru ada kesempatan untuk menunjukkan bahwa perempuan memiliki karakteristik yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi krisis,” tutur Puan.

Alumni FISIP Universitas Indonesia itu juga menyatakan bahwa perempuan dapat dan harus berperan aktif dalam meningkatkan keberhasilan menghadapi Covid-19. Sebab, hal ini sangat bergantung kepada ketahanan kesehatan keluarga dan pemenuhan gizi yang seimbang.

“Hal-hal tersebut dapat dimulai dari lingkungan terkecil kita yaitu lingkungan rumah,” ujarnya.

Perempuan dan politik

Di luar daripada itu, perempuan seharusnya juga mengambil peran yang lebih dalam merumuskan kebijakan yang menyertakan kaum perempuan dan anak-anak, sebagai populasi terbesar di Indonesia.

“Kita sudah sering membahas terkait representasi perempuan dalam politik, salah satunya adalah dengan affirmative action kuota 30% bagi perempuan sebagai calon legislatif di pemilu,” kata Puan.

Sayangnya, lanjut dia, kaum perempuan sendiri belum banyak yang tertarik untuk masuk ke dunia politik. Padahal, saat ini sudah banyak perempuan yang cerdas dan mampu membawa perubahan yang lebih besar melalui perpolitikan. Trennya naik, tapi belum signifikan.

“Dalam Pilkada serentak 2020 sendiri  terdapat 157 calon perempuan yang berarti jumlah calon perempuan baru sebesar 10,6%. Dari 157 calon perempuan tersebut 5 orang maju sebagai calon dalam Pemilihan Gubernur, 127 orang maju dalam Pemilihan Bupati,  dan 25 orang maju dalam Pemilihan Walikota,” papar Puan.

“Dalam pilkada-pilkada sebelumnya seperti di Pilkada 2018 terdapat 31 perempuan dari total 342 orang yang terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah atau 9,06%. Angka ini sedikit mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Pilkada 2015 ketika 8,7% perempuan memenangkan Pilkada,” lanjutnya.

Sementara itu pada 2017, perempuan yang menang di Pilkada terbatas di 5,9%. Artinya dari tiga gelombang pilkada serentak total terdapat 92 perempuan kepala dan wakil kepala daerah (8,49%) yang tersebar di 91 daerah, yakni 4 provinsi, 69 kabupaten, dan 18 kota, dari 542 daerah yang menggelar pilkada.

“Angka keterpilihan perempuan di Pilkada itu tentu masih jauh dari keinginan kita namun saya ingin mengingatkan bahwa jika kita yakin bahwa politik membutuhkan perempuan maka partisipasi perempuan Indonesia dalam politik selain representasi harus turut mencakup substansi,” kata Puan.

Dia pun berharap di masa yang akan datang, perempuan dapat memperluas rasa percaya diri, meningkatkan kapasitas dan kualitas diri, serta semakin mampu mengorganisir sehingga bisa menghasilkan kepemimpinan perempuan yang inspiratif.

“Inti dari pembangunan kesetaraan dan keadilan gender bukanlah meneguhkan siapa yang mendominasi dan didominasi, melainkan menemukan koridor untuk saling berbagi secara adil dalam segala aktivitas kehidupan tanpa membedakan pelakunya laki-laki maupun perempuan,” pungkasnya.

Laporan: Mela
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...