Amarah Ahok Belum Berakhir! Bongkar Kinerja Buruk BUMN, Hingga Dituding Komut Rasa Dirut

BENTENGSUMBAR.COM - Bukan hal yang baru, jika mendengar dan melihat seorang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan pendapatnya secara tegas dan lugas.

Sejak menjadi Bupati Belitung Timur Hingga menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok dikenal sebagai pejabat publik yang berani melawan arus ketidakadilan pemerintahan.

Tak ayal, Ahok sering dimusuhi banyak pihak, yang tidak sejalan dengan pemikirannya.

Namun di sisi lain, Lelaki kelahiran Belitung Timur tersebut tak pernah mau ambil pusing. Baginya tidak mengapa berdiri sendiri asalkan menyuarakan kebenaran.

Prinsip ini pun yang terus dipegang Ahok sampai saat ini dipercayakan sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina.

Dia dengan lantang membongkar keburukan kerja di Internal Pertamina. Dia membeber banyak kontrak bisnis BUMN yang merugikan perusahaan. Bahkan, ia marah karena kontrak merugikan ini juga ada di Pertamina.

“Banyak kontrak di BUMN yang merugikan BUMN, termasuk di Pertamina. Itu yang saya marah. Kenapa kontrak-kontrak ini menguntungkan pihak lain? Itu mens rea-nya tidak ada,” ucap Ahok di akun Youtube Panggil Saya BTP.

Meskipun tidak membeber secara rinci BUMN mana yang dimaksud, namun pengakuan Ahok kembali menimbulkan pro dan kontra. Tidak hanya bagi pejabat internal Pertamina dan Kementerian BUMN. Tapi juga bagi publik.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga justru menilai sikap Ahok seolah salah menjalankan peran di perusahaan pelat merah. “Jangan sampai Pak Ahok ini di Pertamina jadi komisaris berasa direktur gitu. Komut rasa Dirut tuh jangan, harus tahu batasan-batasannya,” ujar Arya.

Selain itu, menurut Arya, pernyataan Ahok seolah menunjukkan bahwa ia tidak tahu menahu soal kebijakan dan transformasi BUMN yang telah dilakukan oleh kementerian. 

Arya mengklaim Menteri BUMN Erick Thohir sejatinya sudah sejak dulu mengupayakan agar proyek bisnis di BUMN tidak merugikan, jadi bahan bancakan korupsi, dan lainnya.

“Itu semua sudah dibicarakan Pak Erick jauh-jauh hari. Jadi kita agak bingung, mungkin Pak Ahok tidak mengikuti perkembangan di BUMN karena banyak direksi sudah kita laporkan. Direksi Asabri kita laporkan, direksi Jiwasraya kita laporkan, dan di beberapa BUMN lain kita laporkan,” jelasnya.

Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat langkah Ahok dalam membuka masalah di internal BUMN ini mungkin sengaja dilakukan demi menyelesaikan masalah. Pasalnya, upaya yang dilakukannya di internal tidak terselesaikan karena ada ‘permainan’ politik.

“Ada something wrong. Memang idealnya tidak dibuka ke publik karena internal. Tapi mungkin pengawasan tidak berjalan. Jadi fakta ini sengaja dilempar ke publik agar kemudian ditindaklanjuti, bisa jadi kementerian juga kurang masuk ke dalam (perusahaan),” tutur Trubus kepada CNNIndonesia.com.

Ia menambahkan langkah yang dilakukan Ahok ini untuk konteks tertentu memang perlu dilakukan. Ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengawasi BUMN.

Kendati begitu, menurutnya, memang sebaiknya masalah seperti ini benar-benar diupayakan selesai secara internal. 

Apalagi persoalan bisnis di perusahaan negara yang tidak berstatus terbuka. Kecuali, masalah yang ada berupa korupsi dan penyelewengan, maka perlu segera dibawa ke pihak berwenang. (Manadopost)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News