Jokowi Arahkan Telunjuk saat Jawab Kritik Anwar Abbas soal Penguasaan Lahan di Indonesia

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan saat melakukan kunjungan kerja di Sintang, Kalimantan Barat, Rabu, 8 Desember 2021.

Presiden Jokowi menjawab langsung kritik Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas.

Kritik itu terkait dengan ketimpangan di bidang pertanahan.

Dimana menurut Anwar Abbas, indeks gini Indonesia sangat memprihatinkan.

1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini.

Sementara yang jumlahnya sekitar 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini.

Mulanya, Anwar Abbas memberikan sambutan terlebih dahulu, ia menjelaskan bahwa masih banyak warga yang belum sejahtera.

Anwar juga menyampaikan data terkait indeks gini economics.

Ia menyoroti terkait indeks gini yang mengalami penurunan dan selanjutnya terkait ketimpangan di bidang pertanahan.

"Cuma dalam bidang pertanahan, indeks gini kita sangat memprihatinkan itu 0,59, artinya 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini," ujar Anwar saat Pembukaan Kongres Ekonomi Umat II, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat 10 Desember 2021.

"Sementara yang jumlahnya sekitar 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini," lanjutnya.

Menjawab hal itu, Jokowi yang membuka Kongres langsung menyampaikan tanpa membaca teks.

Menurut Jokowi, terkait penguasaan lahan, apa yang disampaikan Anwar Abbas benar adanya.

Namun demikian, bukan dirinya yang membagikan.

"Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah. Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul.

Tapi bukan saya yang membagi," ungkap Jokowi seraya mengarahkan telunjuk ke dirinya.

" Ya harus saya jawab. Harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektare dari target 12 juta dari yang ingin kita bagi," ujar Jokowi.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga memaparkan terkait bank tanah dan akan melihat Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang ditelantarkan.

Presiden juga mengingatkan terkait tawaran untuk penggunaan lahan, ia menegaskan bahwa tujuan penggunaan lahan tersebut harus jelas.

Pusat Ekonomi Syariah

Pada kesempatan itu, pesiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah pada tahun 2024.

Hal tersebut mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah 207 juta jiwa atau 87 persen dari total penduduknya.

“Kita telah berkomitmen untuk menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024 dan kita akan berusaha keras untuk itu,” ujar Presiden.

Untuk mencapai hal tersebut, kata Presiden, pemerintah akan berupaya keras untuk terus mengembangkan sejumlah sektor, yaitu industri halal, sektor keuangan syariah, sektor keuangan sosial syariah, hingga kewirausahaan syariah.

“Semuanya akan kita dorong karena memang kita ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan ini saya ulang-ulang terus di mana-mana mengenai ini agar negara lain tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,” jelasnya.

Ekonomi syariah Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat keempat di dunia, meningkat dari posisi ke-9 pada tahun 2014 lalu.

Jika pertumbuhannya bisa seperti yang saat ini terjadi, Presiden memperkirakan bahwa dalam tiga hingga empat tahun ke depan, ekonomi syariah Indonesia akan berada pada posisi dua besar.

Kepala Negara menambahkan, sejak 1 Desember 2021 Indonesia telah memegang keketuaan atau presidensi G20.

Artinya, Indonesia memimpin kelompok negara-negara maju dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang masuk dalam 20 besar dunia.

Saat ini, PDB Indonesia sendiri berada pada posisi 16 di dunia.

Namun sejumlah lembaga seperti McKinsey, Bank Dunia, hingga IMF memprediksi Indonesia akan menjadi empat besar di 2040-2045. (Tribun)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News