BENTENGSUMBAR.COM - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan buka suara mengenai pembatalan penerapan PPKM Level 3 selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Meskipun ancaman varian baru Covid-19 Omicron masih mengintai, Luhut menjelaskan bahwa kebijakan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia tidak tetap.
Hal tersebut pun membuat netizen heran dan curiga karena pada bulan lalu pemerintah telah resmi memutuskan untuk memberlakukan PPKM Level 3, namun kini tiba-tiba dibatalkan.
Salah satu komentar itu datang dari netizen Twitter @AlifKamal_, dirinya mencurigai adanya maksud terselubung dari pembatalan PPKM Level 3 ini.
"Tiba-tiba batal..., banyak liburan, banyak PCR, banyak...???" ucap dia.
Sementara netizen lain mengaku kesal kenapa saat libur Natal dan Tahun Baru tidak diberlakukan PPKM, sementara saat perayaan hari raya umat Islam diberlakukan.
"Harus batal sebab opung mau Natalan. Kalau Idul Fitri mah gpp dipakein PPKM," kata @EnggalPamukty.
"PPKM berlaku untuk: Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Adha, Mudik, Hari Raya Idul Fitri, Tahun baru Islam dan maulid Nabi digeser demi PPKM.
PPKM tidak berlaku untuk: Libur Natal dan Tahun Baru tidak perlu digeser!!! Itulah namanya Toleransi," ucap @Robert_Piliang.
Namun meskipun banyak netizen yang mencurigai manuver Luhut soal PPKM Level 3 ini, Epidemiolog asal UI, Dokter Pandu Riono berkata lain.
Melalui akun Twitter pribadinya, dia mengatakan bahwa pembatalan PPKM Level 3 ini justru adalah pilihan yang tepat.
"Pembatalan implementasi PPKM Level 3 itu pilihan yang bijak dan rasional, hasil masukan teman-teman Epidemiolog," ucapnya.
Menurutnya hal yang wajib dilakukan pemerintah saat libur Nataru adalah pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dan pembatasan kerumunan.
Kemudian, sambung dia, ditambah dengan pembatasan aktivitas berdasarkan vaksinasi yang lengkap dan status Covid-19 negatif.
Seperti yang kita ketahui, nama Luhut belakangan menjadi buah bibir publik usai dirinya disebut-sebut terlibat dalam bisnis PCR.
Namun dia tidak ambil pusing mengenai kabar tersebut, Luhut mengaku siap mengundurkan diri jika ia terbukti menerima satu rupiah pun dari keuntungan bisnis PCR.
Luhut diketahui mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), salah satu perusahaan penyedia jasa tes Covid-19.
Perusahaan Luhut, PT Toba Sejahtera juga disebut memiliki sejumlah saham di perusahaan itu. (PikiranRakyat-Bekasi)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »