Sebut 'Nusantara' Kurang Cocok Jadi Nama IKN Baru, Fadli Zon: Usul saya 'Jokowi', seperti Nursultan Kazakhstan

BENTENGSUMBAR.COM - Nama Ibu Kota Negara (IKN) baru yang berada di Kalimantan Timur kini telah resmi dinyatakan bernama Nusantara.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan usai mendapat konfirmasi dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Suharso menyampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 17 Januari 2022.

"Saya baru mendapatkan konfirmasi dari Bapak Presiden Jokowi pada Jumat (14/1) dan beliau mengatakan Ibu Kota Negara (IKN) ini namanya Nusantara," kata Suharso.

Adapun nama Ibu Kota Negara (IKN) baru tersebut turut ditanggapi oleh politisi Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurutnya, nama Nusantara kurang cocok untuk jadi nama IKN baru.

Ia menjelaskan bahwa nama "Nusantara" punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lagi juga ada "Wawasan Nusantara".

“Nusantara” kurang cocok jd nama ibukota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sbg wilayah Indonesia, belum lg ada “Wawasan Nusantara"," ujar Fadli Zon, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @fadlizon.

Lebih lanjut, ia pun mengusulkan agar nama Ibu Kota Negara (IKN) baru bernama "Jokowi", seperti nama Ibu Kota Kazakhstan "Nursultan", dari nama Presidennya.

"Usul sy nama ibu kota langsung saja “Jokowi”. Sm dg ibu kota Kazakhstan “Nursultan” (dr nama Presiden Nursultan Nazarbayev”)," kata Fadli Zon.

Diketahui, Suharso menjelaskan alasan pemilihan nama Nusantara menjadi nama Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia.

Alasan pemilihan nama tersebut adalah nama Nusantara sudah dikenal sejak dahulu dan menjadi ikonik di dunia internasional.

Selain itu, Suharso menegaskan bahwa nama Nusantara mudah dan menggambarkan kenusantaraan bangsa Indonesia.

"Saya yakin kita semua setuju dengan istilah Nusantara ini," ujar Suharso Monoarfa.

Pada kesempatan itu juga, Panja RUU IKN Ahmad Doli Kurnia meminta menyiapkan penjelasan dari penamaan Nusantara.

Menurut Suharso, penjelasan itu penting dilakukan untuk menambah pengetahuan meskipun Panja RUU IKN telah sepakat dengan penamaan tersebut.

"Saya juga meminta pemerintah menyiiapkan penjelasan agar Pasal 1 ini tidak multitafsir. Saya menilai IKN adalah statusnya namun namanya Nusantara," kata Suharso. (PikiranRakyat-Depok)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News