PILIHAN REDAKSI

Sumbar Perkuat Kerjasama Bilateral RI dengan Kerajaan Hashemite Yordania

BENTENGSUMBAR.COM - Dalam rangka evaluasi dan percepatan Kerjasama Bilateral Kerajaan Hashemite Yordania dengan Pemerintah Prov...

Advertorial

Mohon Doa Restunya, Din Syamsuddin Akan Buat Partai Politik Berbasis Nasionalis Religius

          Mohon Doa Restunya, Din Syamsuddin Akan Buat Partai Politik Berbasis Nasionalis Religius
Mohon Doa Restunya, Din Syamsuddin Akan Buat Partai Politik Berbasis Nasionalis Religius
BENTENGSUMBAR.COM - Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin berencana membuat partai politik. 

Ia mengaku proses pembuatan partai politik tersebut sedang berlangsung.

Din tak mengungkap detail partai politik yang ia sedang rancang. 

Namun Din memastikan partai tersebut berlatar belakang nasionalis religius, bukan Partai Islam.

"Nasionalis Religius," tegas Din, dilansir dari CNNIndonesia.com pada Sabtu, 19 Februari 2022.

Eks Ketua Umum PP Muhammadiyah itu kemudian meminta doa untuk kelancaran proses tersebut.

"Mohon doa restu," kata Din. 

Din enggan membocorkan nama partai politik yang ia akan dirikan. 

Dia meminta publik bersabar karena proses perancangan masih berlangsung.

"Insya Allah pada waktunya nanti," tutur Din.

Din Syamsuddin merupakan tokoh Islam Indonesia yang aktif di berbagai organisasi. 

Dia pernah memimpin Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 2010-2015. Ia pun memimpin MUI pada 2014-2015.

Setelah Pilpres 2019, Din mulai aktif menggalang dukungan politik. 

Ia mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bersama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo dan sejumlah tokoh.

Organisasi itu sempat menyita perhatian publik karena mendapat dukungan dari berbagai kelompok di sejumlah provinsi. 

Namun, perkembangan KAMI terhenti usai sejumlah deklarator ditangkap polisi dengan tuduhan mendalangi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

Selain mendirikan KAMI, Din juga aktif mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Salah satu upaya terbaru Din adalah menggugat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

"(Akan mengajukan gugatan terhadap) keduanya, (uji) formil dan materiil," ungkap Din saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (18/2). (*)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »