Survei itu dilakukan dengan wawancara melalui sambungan telepon kepada responden pada periode 15-22 Februari 2022, dengan merujuk data populasi sebanyak 196.420 yang dimiliki IPO sejak periode survei pada 2019-2021.
Dari total populasi tersebut, terdapat 7.200 responden yang memungkinkan untuk menjadi responden hingga terambil secara acak sejumlah 1.220 responden yang dijadikan informan dalam penelitian periode ini.
Survei ini memiliki margin of error 2,90 persen dengan tingkat akurasi data 95 persen. Setting pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan responden ditanyai 'bagaimana Bapak/Ibu menilai kinerja pemerintah saat ini, terutama kinerja Presiden, dan dalam bidang-bidang berikut'.
Hasilnya 59 persen menyatakan puas kinerja presiden, 10 persen menyatakan sangat puas, tidak puas sebanyak 26 persen, 5 persen sangat tidak puas.
"Dalam catatan IPO, publik yang menyatakan sangat puas dan puas mencapai 69 persen. Artinya, jika dibandingkan dengan periode lalu, saya kira 19 persen peningkatannya," kata Dedi dalam diskusi bertajuk 'Menakar Kinerja Pemerintah dan Kepuasan Publik' yang ditayangkan di YouTube MNC Trijaya, Sabtu (26/2/2022).
Selanjutnya, dalam bidang sosial, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 57 persen, di bidang ekonomi mencapai 62 persen, bidang politik dan hukum 43 persen.
"Situasi ini saya kira cukup menarik karena pada periode 2022 ini pemerintah, terutama kebijakan-kebijakannya, pada saat survei ini dilakukan justru dalam kondisi tidak bagus secara opini. Salah satunya bagaimana kebijakan pemerintah tentang tata kelola pemerintah, ada polemik kebijakan JHT, BPJS, peningkatan harga keberangkatan haji, beberapa kelangkaan kebutuhan pokok publik," ungkap Dedi.
"Tapi rupanya itu tidak linear dengan opini yang dihasilkan dari survei, karena faktanya secara perspektif justru masyarakat merasa puas dengan aktivitas-aktivitas kinerja pemerintah. Nah, asumsi saya, besar kemungkinan ini karena adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah yang menonjol, salah satunya infrastruktur yang digaungkan Presiden Jokowi. Termasuk juga Mandalika mulai beroperasi, mau tidak mau menimbulkan kinerja positif bagi pemerintah," imbuhnya.
Dalam survei itu, responden juga diberi pertanyaan, berbunyi, 'bagaimana Bapak/Ibu menilai kinerja pemerintah saat ini, terutama kinerja Wakil Presiden, dan dalam bidang-bidang berikut?'. Hasilnya sebanyak 4 persen responden menyatakan sangat puas kinerja Wakil Presiden, dan 39 persen menyatakan puas, sedangkan responden yang menjawab tidak puas 47 persen dan yang menjawab sangat tidak puas 10 persen.
"Kinerja Wakil Presiden masih memiliki tingkat kepuasan yang rendah, hanya 4 persen yang menyatakan sangat puas terhadap Wakil Presiden, 39 persen baru menyatakan puas. Ada sekitar 57 persen yang menyatakan tidak puas dengan kinerja wakil presiden," ujar Dedi.
"Begitu juga bidang-bidang yang berkaitan dengan kinerja Wakil Presiden, mulai bidang sosial dianggap memuaskan hanya 34 persen, kemudian 53 persen menyatakan tidak puas. Kemudian 36 persen pada bidang ekonomi menyatakan puas dan 59 persen menyatakan tidak puas. Di bidang politik hukum 31 persen menyatakan puas, kemudian 58 persen menyatakan tidak puas," katanya.
Dodi menilai rendahnya penilaian responden terhadap kinerja Wakil Presiden karena responden lebih sering melihat kinerja Jokowi.
"Ini suatu yang lazim memang yang selama ini yang mengemuka ke publik, kemudian promosi-promosi kinerja pemerintah itu lebih banyak presiden dikonversikan pada presiden, sehingga ketika ditanya pada persoalan wapres, publik tidak banyak pengetahuan tentang aktivitas-aktivitas wapres, masih sangat rendah," tuturnya.
Dedi mengatakan, kesimpulannya, kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf masih on the track, yaitu kepuasan terhadap kinerjanya dinilai cukup baik.
Namun ada suatu hal yang masih kontradiktif karena ketika responden ditanyai soal kesejahteraan masih banyak pihak yang mengeluhkan kondisi ekonomi.
"Kalau dari perspektif publik on the track. Artinya, masyarakat mengharapkan sesuatu yang baik kemudian opininya juga berkaitan dengan baik, tapi memang agak kontra, karena faktanya dalam kategori kehidupan masyarakat ketika ditanyakan situasi yang betul-betul dirasakan masyarakat apakah kondisi masyarakat dalam konteks kehidupan sehari-hari ekonomi kesejahteraannya dll baik atau tidak? Itu rupanya cukup rendah, menyatakan sulit di angka 57 persen," imbuh Dedi.
"Jadi ada semacam kontra itu begini, masyarakat mengatakan kondisinya sulit terutama kehidupan ekonominya, tapi ketika ditanya apakah puas dengan kinerja pemerintah, itu juga mengatakan puas. Sehingga jangan-jangan asumsinya adalah jangan-jangan semacam keberhasilan pemerintah terutama Presiden Jokowi dalam membangun reputasi dan citra di mata publik tetapi dalam aktivitasnya sebetulnya di masyarakat tidak merasakan lebih mudah. Kalau mereka puas dengan kinerja pemerintah harusnya yang dia rasakan justru kemudahan, tapi ini justru kesulitannya tinggi tetapi angka menilai kepuasannya juga tinggi," tuturnya.
Sumber: detikcom
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »