Ingatkan Istri TNI-Polri Soal Penceramah Radikal, Jokowi: Enggak Bisa Ibu-ibu Manggil Semaunya Atas Nama Demokrasi

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo meminta jajaran TNI-Polri mengencangkan kembali konsep kedisiplinan. Dia juga meminta keluarga anggota TNI-Polri ikut disiplin.

Salah satu bentuk kedisiplinan bagi keluarga TNI-Polri yang disinggung Jokowi yaitu, meminta istri anggota TNI-Polri atau yang dikenal dengan ibu-ibu Persit dan Bhayangkari untuk tidak sembarangan mengundang penceramah.

"Hati-hati ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinan harus sama. Enggak bisa ibu-ibu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain, manggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi, tentara, polisi enggak bisa seperti itu, harus dikoordinir secara kesatuan," ujar Jokowi dalam sambutannya di acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Selasa (1/3/2022).

Jokowi mengatakan, anggota TNI-Polri bisa menkoordinir jika ingin mengundang penceramah maupun pemuka agama untuk dihadirkan dalam acara perkumpulan keluarga, maupun organisasi istri TNI-Polri. Hal ini untuk meminimalisir penyebaran paham-paham radikal.

"Makro mikro harus kita urus juga. Tahu-tahu undang penceramah radikal, nah hati-hati. Juga hal kecil-kecil harus mulai didisplinkan," tegas Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menyinggung soal rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur. 

Dia menekankan, meskipun ada beberapa pihak yang tak setuju dengan proyek tersebut namun TNI-Polri harus mendukung rencana pemerintah terkait IKN.

Pemerintah, kata Jokowi, telah melakukan berbagai kajian sebelum memindahkan ibu kota negara ke tempat yang baru. 

Selain itu, rencana pemindahan ibu kota negara juga sudah mendapat persetujuan dari DPR RI dengan mengesahkan Undang-Undang IKN.

"Misalnya bicara megenai IKN, enggak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR, kalau di dalam displin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan," kata Jokowi.

Dia juga mengingatkan agar anggota TNI-Polri tak perlu ikut urusan demokrasi. Apalagi kaitannya dengan IKN, baik tentara maupun polisi harus mendukung kebijakan tersebut.

"Apalagi di WA (Whatapps) grup dibaca gampang. Hati-hati dengan ini, dimulai dari yang kecil nanti memebesar. Kita kedisiplinan TNI-Polri, displin tentara dan Polri berbedadengan sipil, dan dibatasi oleh aturan pimpinan," tegasnya. (Era)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News