"Kali ini kami dari Komisi I DPRD Kota Padang dalam kegiatan study banding soal penataan PKL di jalan utama dan etalase kota. Perda dan perwako Banjarmasin benar-benar diterapkan dengan serius, anggota DPRD juga mengawasi dengan kontrol lapangan dan mendorong dengan anggaran relokasi demi kebersihan dan ketertiban kota Banjarmasin," ungkap Budi Syahrial, Rabu, 9 Maret 2022, seperti dikutip BentengSumbar.com dari akun facebooknya.
Akibatnya, jelas Budi Syahrial, wajah kota Banjarmasin yang awalnya semrawut dan PKL berserakan di jalan protokol seperti jalan A Yani dan Sudirman hingga ke Gatot Subroto belum lagi di kawasan Pasar Samudera baru sekarang tertib.
"Sehingga hak pejalan kaki dan pengendara kendaraan dapat dikembalikan yang dijajah PKL yang bercokol dari pagi sampai malam," terang politisi Partai Gerindra ini.
Dikatakan Budi Syahrial, rombongan DPRD Padang disambut langsung Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Golkar.
"Beliau memaparkan, penertiban dilakukan tim SK 4 langsung dipimpin Walikota Banjarmasin dan relokasi untuk pedagang disediakan. Sejumlah fasum disulap jadi tempat berdagang dengan parkir representatif sehingga menjadi pusat kuliner dll," ungkap Budi.
"Kembali kita ke Kota Padang, aturan justru dilanggar oleh Pemko sendiri, SK 438 tahun 2018 tidak diterapkan semestinya," cakap Budi Syahrial membandingkan.
"Sementara kalau untuk relokasi kita memilikinya, pasar bertingkat banyak yang kosong di lantai 1 maupun lantai 2, blok 1, 2, 3 dan 4 banyak yang kosong dan mampu menampung PKL yang ada di Pasar Raya. Jika di jalanan maka banyak fasum yang bisa disulap untuk dijadikan pujasera dan pusat perdagangan pakaian kaki lima.
Pertanyaannya, apakah Pemko Padang serius menangani dan menata PKL itu," kata Budi. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »