PILIHAN REDAKSI

Pimpin Upacara Hardiknas 2022, Wako Hendri Septa: Mari Laksanakan Pendidikan Dalam Kondisi Apapun

BENTENGSUMBAR.COM - Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2022 tingkat Kota Padang, Pemerintah Kota (Pemko) P...

Advertorial

Kalau Masa Jabatan Presiden Ditambah, Said Iqbal: Bakal Ada People Power

          Kalau Masa Jabatan Presiden Ditambah, Said Iqbal: Bakal Ada People Power
Kalau Masa Jabatan Presiden Ditambah, Said Iqbal: Bakal Ada People Power
BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan akan ada people power kalau masa jabatan presiden ditambah.

Pernyataan itu disampaikan Said Iqbal usai menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

"Kedepannya andaikan partai politik di Sidang Istimewa memaksakan kehendak memperbanyak masa jabatan presiden maka kita akan mengumumkan people power," kata Said Iqbal, Jumat (11/3/2022), dilansir dari AKURAT.CO.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) ini juga memberi ultimatum kepada pimpinan DPR beserta jajarannya jika Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) kembali dibahas. Dia mengancam akan mogok nasional.

"Andaikan Undang undang Cipta Kerja dibahas oleh DPR kita mogok nasional (dan) stop produksi," tegas Said Iqbal.

Selain itu, Said Iqbal mendesak Permenaker No. 2 Tahun 2022 segera dicabut. Di samping itu, ia berharap adanya kestabilan harga bahan pokok.

"Yang ketiga andaikan Permenaker Nomor 2 (tahun) 2022 tidak dicabut dan harga bahan pokok makin melambung tinggi kita akan aksi besar besaran di seluruh Indonesia, " tutup Said Iqbal.

Sebagai informasi, sejumlah buruh unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini, Jumat 11 Maret 2022. 

Agenda demonstrasi di antaranya menutut pembatalan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang jaminan hari tua.

Selain itu, Ketua Bidang Media dan Propaganda Partai Buruh Kahar S. Cahyono menjelaskan, unjuk rasa kali ini menuntut agar DPR dan pemerintah tidak menunda kontestasi Pemilu 2024.

Dia mengatakan DPR sebagai kepanjangan partai politik di Parlemen harus menolak wacana penundaan Pemilu dan Pilpres 2024. 

Dia juga menegaskan buruh memandang perpanjangan masa jabatan presiden adalah hal yang ilegal dan inkonstitusional. (*)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »