PILIHAN REDAKSI

Evaluasi Standar Pelayanan, Bupati Harapkan Disdukcapil Pertahankan Prediket Sebagai Role Model Pelayanan Publik

BENTENGSUMBAR.COM - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Padang Pariaman kembali melakukan evaluasi ...

Advertorial

Mantan Penasehat KPK: Banyak Kemungkaran di Era Kepemimpinan Jokowi

          Mantan Penasehat KPK: Banyak Kemungkaran di Era Kepemimpinan Jokowi
Mantan Penasehat KPK: Banyak Kemungkaran di Era Kepemimpinan Jokowi
BENTENGSUMBAR.COM - Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak kemungkaran di antaranya munculnya UU Minerba yang menguntungkan oligarki, UU KPK yang direvisi membuat koruptor senang.

“Fakta di lapangan, banyak terjadi kemungkaran karena kepemimpinan pak Jokowi. Ada UU Minerba yang menguntungkan oligarki dan merugikan rakyat jelata,” kata Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua dalam artikel berjudul “Pak Jokowi, Carilah Lailatul Qadar”.

Kata Abdullah, kemungkaran di era Jokowi terlihat UU KPK diamandemen yang mengakibatkan korupsi semakin marak karena lembaga anti rasuah ini sudah diamputasi.

“Hal tersebut dapat dilihat dari fakta, KPK tidak bisa menangkap Harun Masiku. Kasus BLBI, E-KTP, dan proyek Meikarta tidak tuntas penanganannya. Bahkan, anak pak Jokowi yang dilaporkan ke KPK, pun tidak jelas perkembangannya,” papar Abdullah.

Kemungkaran era Jokowi, kata Abdullah adanya UU Ciptakerja memberangus yang hak-hak pelbagai kalangan di Indonesia. 

Apalagi, Jokowi sangat ambisi dan memaksa dipindahkannya ibu kota ke Kalimantan Timur yang akan menghabiskan sekitar 500 triliun dalam kondisi keuangan negara yang sangat tidak sehat.

“Pemindahan ibu kota akan membebankan rakyat karena utang yang menggunung di mana BPK sendiri sudah mengingatkan Jokowi. Hal ini tertuang dalam Hasil Review atas Kesinambungan Fiskal 2020 yang dirilis BPK dalam IHPS Semester I-2021 di mana utang pemerintah telah melewati batas ketentuan IMF. Bahkan untuk tahun ini saja, pemerintah harus membayar bunga utang sebesar 401 triliun rupiah,” ungkap Abdullah.

Jika Jokowi membatalkan semua kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang selama ini merugikan rakyat, maka delapan kenikmatan akan diperoleh. 

Ulama kharismatik Makkah, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan 8 tanda orang mukmin yang memeroleh lailatiulqadr, yakni: Hatinya lembut, Mudah menangis, Menyesali dosa-dosa lalu, Merasa malu kepada Allah SWT, Rindu kepada Baginda Rasulullah SAW, Senantiasa merasa tenang dan lapang dada, Bertambah rajin beribadah dan beramal saleh, serta Rindu berjumpa dengan Allah SWT.

“Jika delapan nikmat itu diperoleh selepas idul fitri, pak Jokowi dapat meniru apa yang dilakukan Soekarno dan Soeharto, yakni menyerahkan kekuasaannya ke orang lain secara damai. Jika hal tersebut dilakukan, meski tidak sekaliber Soekarno dan Soeharto, pak Jokowi dapat dikenang sebagai bapak pembangunan infrastruktur,” pungkasnya.

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »