Murka! Eggi Sudjana Sebut Mabes Polri Aneh Terkait Big Data Luhut

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis Eggi Sudjana menyebut sikap Mabes Polri aneh yang menolak laporannya terhadap Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait hoaks big data 110 juta dukungan atas penundaan Pemilu.

Sebelumnya, Eggi Sudjana dan tim diketahui datang ke Bareskrim Polri pada Rabu (20/4/2022).

Dia mengaku dalam upaya laporannya telah membawa bukti data pembanding dari Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.

Menurutnya, data dimiliki hanya menggambarkan terdapat 639, 289 pembicaraan tentang penundaan pemilu di berbagai media sosial dan bukanlah sebagai bentuk dukungan.

Eggi lantas membandingkan dengan Polda Sultra (Sulawesi Tenggara) yang sudah menerima laporan masyarakat terhadap Luhut terkait persoalan yang sama beberapa hari lalu.

"Aneh di tingkat Polda Sultra sudah menerima laporan, tetapi di tingkat Mabes masih mempelajari. Masa Mabes kalah sama kelas Polda," ujar Eggi, dilansir dari GenPI.co pada Kamis, 21 April 2022.

Dia meminta kepada Jenderal Sigit Listyo Prabowo selaku Kapolri untuk memperhatikan pelayanan di Mabes Polri.

"Kepada Bapak Jenderal Sigit yang kami hormati sebagai pimpinan Polri, di Mabes Polri kami dilayani seperti ini, tidak kondusif dan menjengkelkan. Semoga bisa lebih baik ke depan," tutur Eggi.

Sebelumnya, Eggi Sudjana dan tim diketahui datang ke Bareskrim Polri pada Rabu (20/4/2022).

Tim kemudian menuju lantai 15 untuk menemui penyidik Cyber Crime.

Namun, laporannya ditolak karena dianggap tak berhubungan dengan Cyber Crime.

Eggi Sudjana dan tim kemudian menuju Direktorat Pidana Umum (Dit Pidum) untuk membuat laporan.

Namun, lagi-lagi laporannya tak diterima dengan dalih akan dipelajari terlebih dahulu.

Sementara, hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi dari Polri terkait penolakan laporan terhadap Luhut.

Selain itu, Kabid Humas Polda Sultra Kombes Ferry Walintukan membenarkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) telah menerima laporan kelompok masyarakat di Kepulauan Buton terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait big data penundaan pemilu 2024. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News