Permintaan tegas Masinton Pasaribu tersebut sebagai bentuk protesnya gegara Luhut telah membuat kegaduhan.
Kegaduhan terjadi gara-gara pernyataan Luhut soal wacana penundaan Pemilu 2022.
Bukannya dapat dukungan, ternyata desakan Masinton terhadap Luhut tersebut justru mendapat kecaman.
Pernyataan Masinton Pasaribu yang meminta Luhut mundur dinilai sebagai sikap yang takabur dan patut disesalkan.
Hal itu disampaikan oleh tokoh masyarakat Sumatera Utara (Sumut), Dr RE Nainggolan.
“Konstitusi kita jelas. Menteri itu pembantu presiden. Pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan hak prerogatif presiden," ujar RE Nainggolan kepada awak media, Senin (11/4/2022).
"Seharusnya, masing-masing pihak, apalagi mereka yang berada di pentas politik nasional, tahu garis masing-masing.
Jangan sampai semua serba gaduh tak menentu, tidak memberi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, RE Nainggolan yang pernah menjadi Bupati Tapanuli Utara itu menganggap pernyataan Masinton bisa melukai hati warga Sumatera Utara.
Warga Sumut dinilai sudah nyata melihat peran vital Luhut dalam membangun daerah ini, baik dalam kapasitasnya sebagai menteri maupun sebagai pribadi.
“Siapa pun yang bisa melihat dengan jernih dan fair, tidak bisa memungkiri peran besar Pak Luhut. Sumut ibarat batang yang bangkit setelah lama terendam," kata dia.
"Danau Toba kembali berkilau, infrastruktur dibangun dan dikebut di mana-mana. Konektivitas di Sumut sekarang menjadi salah satu yang terbaik di luar Jawa."
"Kan, jadi bisa muncul nanti pertanyaan di hati masyarakat, yang mendesak mundur itu sudah bikin apa untuk Sumut?” paparnya.
Tidak hanya di Sumut, lanjut RE Nainggolan, hasil kerja keras Luhut sebagai Pembantu Presiden Jokowi, juga terasa di berbagai bidang di tengah tengah bangsa dan negar.
Khususnya dalam mendorong masuknya investasi untuk menggerakkan perekonomian yang melesu setelah dihantam pandemi Covid-19.
“Saya kira terlepas dari subjektivitas pribadi masing-masing, itu harus kita akui lah bagaimana beliau bisa menembus sumber-sumber investasi raksasa di seluruh dunia,” katanya.
Lebih lanjut, RE Nainggolan menjelaskan, wacana soal penundaan pemilu atau penambahan periode itu sudah jelas dibantah sejak awal oleh Presiden Jokowi.
“Itu kegaduhan yang sama sekali tidak perlu. Jangan makin diperkeruh dengan penyataan bernada tuduhan congkak dan semena-mena," ujarnya.
"Kita baca pernyataan Jubir Menko Marves RI, setelah Presiden mengingatkan para Menteri, Pak LBP tegak lurus patuh pada perintah itu. ujarnya mengingatkan," katanya.
Tokoh yang masih aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial itu juga mengaku sangat ironis melihat Masinton yang paling maju mengecam Luhut Pandjaitan.
“Mereka yang berasal dari daerah lain saja bisa tenang dan dewasa. Mengapa harus kita sama kita yang seperti saling adu."
"Ini kan makin membenarkan stereotip bahwa ‘halak hita’ ini paling susah bersatu dan tidak saling dukung, bahkan ironis nya yg terjadi saat ini justru lebih dahulu ingin menjatuhkan dan merusak,” katanya.
RE Nainggolan juga mengingatkan, meski tidak semua orang di Sumut khususnya dan masyarakat pada umumnya merespons pernyataan Masinton, tetapi masyarakat pasti mencatat.
“Saya kira tak perlulah kita ajari lagi bahwa dalam politik itu yang paling perih itu adalah hukuman yang diberikan rakyat di kotak suara."
"Semestinya kita kedepankan kesantunan, kerendahan hati ,sikap dan dukungan bagi kemajuan daerah yang kita cintai."
"Sudah tak zaman nya lagi terlalu maju teriak-teriak hantam sana-sini. Jadi tak simpati nanti masyarakat kepada kita,” ujarnya.
RE turut mengutip pepatah Batak yakni pantun hangoluan, tois hamagoan.
“Sopan santun, khususnya kepada yang lebih tua dan dituakan itu perlu. Itu karakter luhur kita sebagai bangsa."
"Semua ungkapan dan tindakan mereka yang berada di pentas politik nasional ditonton dan dicatat semua lapisan masyarakat, menjadi pelajaran bagi generasi yang lebih muda."
"Hendaknya semua pihak memberi contoh dan pendidikan politik yang baik, agar kita semua dewasa dalam bernegara di masa-masa yang akan datang. Ungkapan para politisi handal, santun dalam berbicara namun tegas dalam keputusan," pungkasnya.
Desakan Masinton Pasaribu
Sebelumnya, Masinton Pasaribu, politisi PDIP yang mendesak Luhut Binsar Panjaitan mundur dari seluruh jabatan di pemerintahan.
Masinton Pasaribu beralasan Luhut menjadi penyebab kegaduhan karena telah mewacakan penundaan pemilu hingga memantik aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada Senin (11/4/2022).
Masinton mendesak Luhut bertanggungjawab atas kegaduhan tersebut.
Masinton juga mempertanyakan keberadaan Luhut yang tidak tampak saat demonstrasi itu terjadi.
"Nah pertanyaannya kemana tuh Menko yang selama ini, yang bukan membidani politik mewacanakan perpanjangan jabatan presiden. Menyebar hoax melalui big data. Kemana tuh orangnya.
Kenapa bukan Menko itu yang menyampaikan kalau itu gagasan darinya. Kenapa tak berani tampakkkan batang hidungnya," sindir Masinton dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (11/4/2022).
Anggota DPR RI ini mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang dengan ksatria menegaskan bahwa pemerintah konsisten dengan agenda pemilu yakni tanggal 14 Februari 2024 dan sudah disepakati bersama DPR RI.
"Saya mengapresiasi dan hormat kepada presiden jokowi, dengan kesibukan dan banyaknya tugas, menyampaikan sikap ksatria seorang pemimpin, atas keblingeran dan kesemena-menaan bawahannya"
"Harusnya menko bersikap ksatria, mundur dari seluruh jabatannya. Harusnya seperti itu pemimpin," tegasnya.
Seperti diketahui, Luhut Panjaitan mengklaim usulan penundaan Pemilu 2024 berasal dari masyarakat berdasarkan analisis big data yang dimiliki pemerintah.
Dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, Luhut mengatakan saat ini pemerintah memantau percakapan 110 juta orang di media sosial.
Dari data tersebut, Luhut mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat ingin kondisi sosial politik di Indonesia ini tenang. Mereka lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.
"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.
Di sisi lain, Luhut mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak masalah jika Pemilu 2024 dilaksanakan tepat waktu.
Menurut Luhut ada pihak-pihak yang merasa ketakutan jika penundaan Pemilu benar-benar terjadi.
"Kalau nggak setuju rame-rame ya nggak masalah, Pak Presiden juga nggak masalah, tapi orang pada takut aja yang sudah pengen jadi (presiden) ketunda," paparnya.
Luhut sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak ingin maju dalam Pemilu 2024.
"Kalau saya sih nggak, tahun 2024 saya sudah 77 tahun, saya sudah nggak kepengen jadi (presiden)," paparnya.
Jika nantinya Jokowi tiga periode, Luhut hanya ingin menjadi penasehat presiden.
Dia mengakui bahwa menjabat menteri bukanlah hal yang mudah.
"Kalau pak jokowi tiga periode nih, opung berhenti?" ujar Deddy Corbuzier.
"Cukup, saya kalaupun diminta jadi penasehat aja, kalau jadi gini lagi cukup lah, tahu diri, capek ngurus republik ini, jangan orang pikir gampang," pungkasnya.
Biodata Masinton Pasaribu
Masinton Pasaribu lahir di Kota Sibolga, Sumatra Utara pada tanggal 11 Februari 1971.
Setelah lulus SMA, ia bekerja sebagai tenaga kerja lepas di Pelabuhan Belawan sebelum pindah ke Jakarta untuk belajar hukum, lulus pada 2003.
Pada masa ia menjadi pelajar, ia aktif dalam organisasi yang menentang Orde Baru dan ikut serta dalam unjuk rasa 1998 yang kemudian berujung pada kejatuhan Suharto.
Setelah lulus, ia ikut serta dalam gerakan buruh.
Pria berdarah Batak ini lalu bergabung dengan PDI-P, bersama dengan 50 pegiat lain, pada 2004.
Disana, ia menjadi salah satu pendiri dan menjabat sebagai ketua REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi), yang menjadi salah satu sayap PDI-P.
Dia menjadi anggota DPR RI dari dapil DKI Jakarta II selama dua periode yakni 2014-2019 serta periode 2019-2024.
Berikut data lengkapnya:
Riwayat Pendidikan
- SDN 060951 Medan. Tahun: 1977 - 1984
- SMPN Labuhan Deli. Tahun: 1984 - 1987
- SMA DR. WAHIDINSUDIROHUSONO. Tahun: 1987 - 1990
- Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia. Tahun: 1996 - 2003
Riwayat Organisasi
- Relawan Perjuangan Demokrasi , Sebagai: Ketua Umum. Tahun: 2011 - 2016
- Front Perjuangan Pemuda Indonesia , Sebagai: Ketua . Tahun: 2000 - 2003
- Front Aksi Mahasiswa Reformasi & demokrasi FRONT (FRAMRE), Sebagai: Simpul. Tahun: 1998 - 2000
- Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Sebagai: Humas . Tahun: 1997 - 1998
Riwayat Pergerakan
- Front Perjuangan Pemuda Indonesia - Gerakan pemuda . Tahun: -
- Front Aksi Mahasiswa Reformasi & Demokrasi (FRAMRE) - Gerakan Mahasiswa 1998. Tahun: -
- Relawan Perjuangan Demokrasi - Sayap Partai PDIP. Tahun: -
Sumber: Tribun Timur
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
