Pakar Bongkar Penangkapan Teroris NII di Sumbar, Ada yang Janggal

BENTENGSUMBAR.COM - Pakar Terorisme Al Chaidar membongkar kejanggalan dalam penangkapan teroris Negara Islam Indonesia (NII) di Sumatra Barat.

Menurut dia terdapat hal yang mencurigakan dengan diumukannya NII sebagai jaringan terorisme yang ditangkap tim Densus 88 Antiteror.

"Jangan-jangan ini adalah pengulangan sejarah yang dulu. di masa Soeharto, NII ini sering dipakai oleh Ali Martopo, Jenderal Soemitro, dan lain-lain sebagainya," ujar Al Chaidar di kanal YouTube Hersubeno Point dikutip GenPI.co, Sabtu (23/4).

Dia mengatakan bahwa sampai saat ini, isu NII masih digunakan oleh penguasa untuk kepentingan mereka.

Chaidar mengungkapkan bahwa isu NII kerap digunakan penguasa untuk penundaan pemilu maupun membuat kebijakan lain yang rawan pencurian uang rakyat.

"Bahwa mereka menggunakan isu ancaman dari NII ini sebagai force majeure ataupun sebagai alasan politik untuk menunda pemilu atau membuat keputusan tertentu secara politis," bebernya.

Oleh karena itu, pengungkapan NII sebagai jaringan terorisme yang ditangkap di Sumbar merupakan hal yang krusial.

"Saya melihat bahwa ini cukup krusial, penjelasan Polisi bahwa ada 16 orang yang tertangkap di Sumatra Barat itu adalah dari jaringan teroris NII," kata Al Chaidar.

Selain itu, dia juga menyoroti pernyataan Polisi terkait jumlah anggota NII yang ada di Sumatra Barat.

Chaidar pun membuka database dan melihat tidak ada NII di 2 wilayah tempat 16 anggota terorisme di Sumbar diamankan.

Sehingga, lanjut dia, penjelasan Polisi terkait penangkapan anggota NII di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tanah Datar makin membuatnya curiga.

"Saya cek database, ternyata NII tidak ada di wilayah Dharmasraya dan juga di Tanah Datar," ungkapnya.

"Kalau wilayah-wilayah lainnya, seperti di Padang, Bukittinggi, Sawahlunto, dan sebagainya itu ada," sambungnya.

Al Chaidar pun mempertanyakan apakah isu NII saat ini akan menjadi pengulangan sejarah seperti pada masa Soeharto dan Soekarno.

"Jangan-jangan ini pengulangan sejarah lagi masa Soeharto yang memundurkan Pemilu seharusnya dibuat tahun 1969 jadi tahun 1971 karena ada isu NII," ucapnya.

Begitu juga dengan masa Presiden Soekarno yang menunda Pemilu hingga tahun 1955 karena ada isu NII sebagai alasannya.

"Jadi NII ini dipakai oleh semua rezim sebagai bancakan, sebagai alasan untuk mereka memperpanjang masa kekuasaan," kata Al Chaidar. 

Sumber: GenPI

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News