Hal itu disampaikannya saat orasi pada demonstrasi penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (21/6).
Bayu menyebut masyarakat telah resah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat.
"Kami rindu kebijakan yang berorientasi kepada masyarakat," ujar Bayu.
Menurutnya, sejak 2019, pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis.
Bayu bahkan beranggapan pemerintah selalu mengerdilkan masyarakat sipil yang seharusnya masuk dalam tatanan struktur masyarakat.
"Sejak 2019 kami ingat ada RUU KPK, RUU Omnibus Law, IKN, dan lain sebagainya," ungkapnya.
Sederet kebijakan itu, kata Bayu, dianggapnya bukan kebijakan populis yang menguntungkan rakyat.
"Jokowi sudah pantas kami sebut sebagai Bebek Lumpuh. Jokowi sudah pantas disebut The King of Lip Service," tegasnya.
Oleh karena itu, Bayu mengatakan Jokowi sudah pantas mendapat somasi atas kebijakan-kebijakannya yang tidak pro rakyat.
Seperti diketahui, massa aksi yang terdiri dari BEM UI dan sejumlah universitas lain menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta.
Mereka menamai diri sebagai Aliansi Nasional Reformasi RKUHP.
Aliansi Nasional Reformasi RKUHP mendesak pemerintah membuka draft terbaru RKUHP dan membahas kembali pasal-pasal bermasalah yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat.
Sumber: GenPI.co
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »