Advertorial

Daerah

Bos IMF Puji Jokowi, Pengamat: Pertanda Ekonomi Indonesia Bakal Tumbuh 5 Persen Lebih di 2022

          Bos IMF Puji Jokowi, Pengamat: Pertanda Ekonomi Indonesia Bakal Tumbuh 5 Persen Lebih di 2022
Bos IMF Puji Jokowi, Pengamat: Pertanda Ekonomi Indonesia Bakal Tumbuh 5 Persen Lebih di 2022
BENTENGSUMBAR.COM - Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva memuji Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Pujian itu disampaikan Georgieva saat mengunjungi Mal Sarinah bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno beberapa waktu lalu.

Bos IMF itu mengakui ekonomi Indonesia cukup stabil disaat ekonomi dunia dalam kondisi suram. 

Namun, ekonomi Indonesia justru mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, dengan inflasi 4%. 

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia, dan ini membuat Georgieva merasa bangga dengan pencapaian tersebut.

"Saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, seorang sahabat sekaligus pemimpin besar negeri ini dan G20. Kami membahas tentang kebijakan pangan yang membuat Indonesia lebih kuat," kata Georgieva beberapa waktu lalu.

Menangapi hal itu, Pengamat Ekonomi dari Unika Atmaja, Rosdiana Sijabat, mengatakan beberapa lembaga internasional cukup baik dalam memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia masih akan bertumbuh di sekitar 5 persen di tahun 2022, dan tentu ini terkait dengan berbagai hal secara global yang terjadi diberbagai negara.

“Yang paling penting adalah bagaimana Pemerintah bisa menggunakan mix polecy, antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, supaya potensi ekonomi domestik itu menjadi penggerak ekonomi utama kita, meskipun kita tentu berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi global, tetapi sebenarnya secara market size aktivitas perekonomian domestik kalau kita optimalkan bisa juga menopang pertumbuhan ekonomi kita,” kata Rosdiana kepada wartawan, Rabu (20/7/2022).

Menurut Rosdiana, jika melihat indikator-indikator ekonomi inti maka Pemerintah harus waspada terhadap apa yang terjadi secara geoekonomi politik internasional, seperti dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian beberapa negara mengalami inflasi cukup tinggi, dan kolapsnya Sri Lanka yang relatif dekat secara geografis dengan Indonesia, hingga perlu kehatian-hatian secara makroprudensial dalam pengelolaan ekonomi, terutama APBN.

“Saya kira Pemerintah pasti sangat perlu antisipatif disana, supaya tidak terjadi. Tapi kalau melihat beberapa aktivitas ekonomi inti, sebenarnya memasuki kuartal atau semester 2 di 2022 ini, sebenarnya kita dalam kondisi secara kinerja ekonomi kita tidak dalam kondisi yang membahayakan, meskipun inflasi kita trandya naik ya,” ujarnya.

Dikatakan dosen Ekonomi dan Bisnis ini, ada beberapa tren aktivitas ekonomi mengalami ekspansi dan hal ini sangat baik buat pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Indeks mobilitas masyarakat semakin meningkat, di bulan Juni 2022 mobilitas masyarakat sudah berada pada level tertinggi di kuartal 1 di 2022, artinya aktivitas dan mobilitas yang naik itu menciptakan manfaat ekonomi terhadap berbagai sektor.

“Ketika indeks mobilitas masyarakat ini naik, berarti akan mendorong peningkatan konsumsi produksi, dan ini semua adalah hal baik bagi perekonomian. Kemudian kalau kita lihat konsumsi masyarakat juga mulai meningkat, aktivitas bisnis, kemudian indeks purchasing manufaktur kita juga baik, ada kenaikan di investasi, saya kira ini semua membuat kita sebenarnya tidak terlalu khawatir akan kebangkrutan ekonomi yang banyak diprediksi gitu,” jelasnya.

“Saya kira kita masih akan bisa berada pada level target pertumbuhan ekonomi antara 4,6 sampai 5 lebih sedikit, seperti di kuartal 2 ini masih memungkinkan untuk kita capa. Karena apa, salah satu yang penting itu adalah pemulihan konsumsi rumah tangga. Juli 2022 tingkat belanja masyarakat udah naik ya, mungkin hampir mencapai 30% kenaikannya,” imbuhnya.

Meski ekonomi Indonesia dalam tren positif, Rosdiana mengingatkan Pemerintah agar tidak terlena dengan pujian yang disampaikan oleh beberapa lembaga internasional, seperti IMF dan hasil survei Bloomberg, karena potensi Indonesia bernasib seperti Sri Lanka sangat terbuka lebar, jika kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Meski begitu, Rosdiana begitu optimis Indonesia tidak akan bernasib seperti Sri Lanka, karena perekonomian Indonesia cukup baik bila dibandingkan negara-negara lain, termasuk Sri Lanka sendiri.

“Saya kira kalau kita diprediksi apakah mungkin kita akan mengalami apa yang dialami oleh Sri Lanka, saya kira sih bisa-bisa saja kita khawatir dan itu hal biasa, tetapi kondisi ekonomi politik fundamental perekonomian kita, sosial masyarakat yang terjadi saat ini, saya kira kita tidak akan ke sana ya. Kondisi perekonomian kita secara makroprudensial itu membuat kita yakin bahwa Pemerintah bisa memaintance supaya aktivitas ekonomi kita ini tidak kepada kebangkrutan, seperti yang ada di Sri Lanka,” jelasnya.

Masalah yang dialami oleh Sri Lanka sangat berbeda dengan kondisi Indonesia, bila mau dibandingkan, dimana masalah utama yang membuat Sri Lanka bangkrut atau kolaps adalah kegagalan membayar utang luar negeri, atau gagal mendapatkan realisasi restrukturisasi utang luar negeri mereka yang cukup besar, terutama ke negara Tiongkok. 

Kemudian kegagalan ini diikuti dengan trust yang tidak ada lagi terhadap pemerintah, sehingga muncul isu sosial dan isu kemanusiaan.

“Kalau kita lihat kondisi utang luar negeri Indonesia saat ini, memang perekonomian pada masa pandemi covid tahun lalu, misalkan kita punya kenaikan pada sisi hutang karena divisit APBN yang membengkak, tetapi saya kira kita tidak perlu khawatir seperti yang terjadi di Sri Lanka, karena Pemerintah melihat apa yang terjadi secara global,” ungkapnya.

“Pemerintah harus membangun komitmen menurunkan hutang luar negeri kita, bisa dimaintance diturunkan, dengan apa, dengan cara punya komitmen supaya defisit anggaran kita di tahun mendatang itu bisa diturunkan, sehingga posisi hutang kita relatif terhadap PDB, bisa aman gitu ya, sehingga apa yang kita khawatirkan terjadi terhadap Sri Lanka tidak terjadi di Indonesia,” pungkasnya.

Sumber: Poskota
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »