Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, soal isu naiknya harga BBM bersubsidi sebaiknya ditanyakan langsung ke Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati.
"Bisa tanya ke Dirut (Pertamina) ya," ucap Ahok saat dikonfirmasi, Selasa (23/8/2022).
Nicke sendiri dijadwalkan menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan Pertamina. Namun, menurut Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno, rapat ditunda.
"Rapatnya ditunda," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya menghitung betul dampak ekonomi dari kenaikan harga BBM jenis Pertalite.
"Semuanya saya suruh menghitung betul, hitung betul sebelum diputuskan," ujar Jokowi di TMII, Jakarta Timur, Selasa (23/8/2022).
Jokowi menjelaskan, dampak dari kenaikan harga pertalite bakal mempengaruhi daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, hingga berisiko menaikkan inflasi dan membuat pertumbuhan ekonomi menurun.
Dengan dampaknya yang begitu luas terhadap hajat hidup orang banyak, Jokowi mengaku bakal sangat berhati-hati memutuskan kenaikan.
"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya," kata Jokowi.
DPR: Tak Ada Alasan Menaikkan Harga BBM Subsidi
Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menilai langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat, karena harga minyak dunia sedang turun dan berada di kisaran 90 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.
Rofik berujar, tidak ada alasan menaikkan BBM saat ini, lantaran dana subsidi dan kompensasi sudah dialokasikan dengan asumsi harga ICP 100 dolar AS per barel.
Harga minyak dunia per 21 Agustus 2022 sudah 90 dolar AS per barel dengan rincian West Texas Intermediate (WTI) Crude sebesar 89.63 dolar AS per barel dan Brent Crude sebesar 95,50 dolar AS per barel.
Artinya, ucap Rofik, bantalan anggaran yang telah disediakan sudah sesuai dalam menampung fluktuasi harga minyak dunia.
"Buat apa menyediakan dana bantalan ini kalau pada akhirnya harga BBM naik juga. Masyarakat tidak bisa mencerna logika berpikir seperti ini. Lagi-lagi mereka merasa dikorbankan dan dikalahkan kepentingannya," ucap Rofik dalam keterangannya, Selasa (23/8/2022).
Rofik menilai, banyak alokasi anggaran yang ditujukan untuk proyek-proyek infrastruktur transportasi yang jauh dari mensejahterakan rakyat, namun nilai investasinya sangat besar seperti bandara, pelabuhan, dan kereta cepat.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya, yang saat ini tertunda, anggarannya membengkak dan membutuhkan bantuan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Biaya pembangunannya diperkirakan membengkak sebesar 1,1-1,9 miliar dolar AS dari perhitungan awal.
"Ini berbeda dengan janji presiden yang mengatakan tidak akan menggunakan uang rakyat sepeserpun. Belum lagi jelas segmen masyarakat mana yang menjadi penerima manfaatnya karena ongkos tiketnya diperkirakan sebesar Rp400 ribu sekali jalan, proyek kereta cepat ini sudah akan membebani APBN," imbuh Rofik.
Menurut data PT Kereta Cepat Indonesia China, progres per Juli 2022 ini sudah mencapai 84 persen. Belum jelas kepastian proyek kereta cepat ini ke depan bila tanpa bantuan anggaran dari APBN.
Alokasi subsidi dalam APBN ini lebih dirasakan pemerintah sebagai beban. Padahal, subsidi ini yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Rofik menambahkan, rencana pemerintah tersebut akan berdampak signifikan terhadap indeks harga konsumen (IHK), yang pada akhirnya akan mengganggu roda perekonomian nasional.
"Dengan naiknya harga BBM subsidi, laju inflasi Tanah Air akan melonjak tinggi," tuturnya.
Kenaikan harga itu juga berpotensi menggerus daya beli rumah tangga, sebab BBM merupakan salah satu komoditas primer masyarakat. Dimana pada akhirnya akan mengganggu perekonomian nasional.
Sumber: Tribunnews.com
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »