BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Papua sekaligus Ketua DPD Demokrat Papua Lukas Enembe dan Wakil Ketua DPRD Papua Fraksi Partai Demokrat Yunus Wonda pernah mendapat ancaman akan dijerat kasus hukum dari pihak yang mengaku utusan Presiden Joko Widodo.
Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menjelaskan, ancaman jeratan hukum kepada dua kader Demokrat tersebut lantaran pihaknya tidak memberikan kursi wakil gubernur Papua yang kosong setelah Klemen Tinal meninggal pada 21 Mei 2021.
Hal ini lantaran Demokrat punya kandidat sendiri, yakni Yunus Wonda yang duduk di DPRD Papua.
Namun oknum yang mengaku utusan Presidan Jokowi tersebut meminta agar jabatan Wagub Papua diserahkan ke mantan Kapolda Papua yang sekarang diangkat menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.
Meski tak menyampaikan secara persis kapan permintaan itu disampaikan, Andi menilai permintaan itu disampaikan sebelum Lukas Enembe ditetapkan jadi tersangka oleh KPK.
"(Permintaan disampaikan) melalui Pak Lukas dan melalui teman-teman di DPP (Partai Demokrat)," ujar Andi saat dihubungi, Sabtu (24/9/2022). Dikutip dari Kompas.com.
"Ancamannya, kalau enggak mau, Pak Lukas dan Pak Yunus akan kena kasus hukum," ujar Andi.
Melaui akun Twitter pribadinya Andi juga menjelaskan hal yang senada. Ia menduga ada keterkaitan ancaman pihak yang mengaku utusan Presiden Jokowi tersebut dengan penetapan tersangka Lukas Enembe oleh KPK.
"Demokrat sadar bahwa pemberantasan korupsi kamilah partai yang paling mendukung dan konsisten. Tapi kami juga tahu betul bahwa sebelum men-TSK-kan Pak LE utusan Presiden menemui Demokrat agar kekosongan Wagub diisi orang Jokowi. Dan, kami menolak memenuhi permintaan Presiden," tulis Andi di akun Twitter pribadinya, Jumat (23/9/2022).
Respons Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat bicara terkait pernyataan Andi Arief soal ada utusan Presiden Jokowi yang meminta kursi Wagub Papua.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga menegaskan tidak benar ada utusan Presidewn Jokowi yang datang ke Partai Demokrat unutk merundingkan jabatan Wagub Papua.
"Kemendagri sudah berkomunikasi dengan Saudara Andi Arief untuk mengklarifikasi hal tersebut, dan secara jelas, saudara Andi Arief telah meralat pernyataannya dengan mengatakan bahwa yang datang ke Partai Demokrat adalah oknum partai tertentu, dan bukan utusan resmi Presiden Jokowi," ujar Kastorius dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/6/2022), dikutip dari Antara.
Sumber: Kompastv
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »