NasDem menilai partai pengkritik pemerintah Jokowi saat ini bukanlah partai terlarang.
"Kenapa memang kalau kemudian NasDem berkomunikasi dengan PKS, dengan Demokrat? Mereka bukan partai terlarang kok, bukan PKI. Mereka adalah partai yang kemudian diakui oleh negara sebagai partai yang sah di negara kesatuan Republik Indonesia. Terus apa masalahnya?" kata Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat (28/10/2022).
Ali mengatakan Partai Demokrat dan PKS merupakan partai yang sah.
Menurutnya, jika kedua partai itu mengkritik pemerintah, maka fungsi demokrasi berjalan dan pemerintah akan semakin dinamis.
"Yang tidak dibenarkan itu kan bergandengan dengan partai terlarang seperti PKI umpamanya, itu tidak boleh, karena itu jelas dilarang, tapi kan kalau PKS, Demokrat partai yang sah, peserta pemilu," ujar Ali.
"Kalau hari ini mereka mengkritik pemerintah ya karena berada di oposisi dan mereka sedang melaksanakan tugas fungsi mereka sebagai oposisi, sehingga membuat pemerintah semakin dinamis. Ini fungsi demokrasi," sambungnya.
Ali kemudian mengajak seluruh pihak untuk menghargai keputusan setiap partai politik (parpol).
Ali menegaskan NasDem memahami posisi partainya saat ini.
"Tapi sekali lagi mari kemudian kita sama-sama saling menghargai sikap daripada tiap-tiap partai. NasDem menegaskan sebagai partai yang mandiri, partai yang kemudian tahu menempatkan dirinya," ucap Ali.
Lebih lanjut, Ali menyinggung kesepakatan Partai NasDem dengan koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf saat ini.
Menurutnya, tidak ada kesepakatan yang melarang Partai NasDem untuk berkoalisi dengan partai lain di 2024.
"Tidak ada kesepakatan yang kemudian melarang Partai NasDem berkoalisi dengan partai lain, tidak ada dalam kesepakatan. Yang ada dalam kesepakatan koalisi itu adalah mendukung seluruh kebijakan pemerintah masalah pembangunan," imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya selalu menerapkan kedisiplinan dalam berbagai aspek.
Hasto memberi peringatan jangan mengaku menjadi pendukung setia Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetapi malah menggandeng partai pengkritik.
"PDI Perjuangan sebagai partai pelopor harus memiliki disiplin berdemokrasi, disiplin teori, disiplin gerakan, dan disiplin dalam bertindak," kata Hasto dalam perayaan Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Jumat (28/10).
"Jangan ikrar terhadap disiplin, mengaku mendukung pemerintah Pak Jokowi dan kemudian Bapak Kiai Ma'ruf Amin sampai akhir tahun, tetapi bergandengan erat dengan partai-partai yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi," sambungnya.
Hasto mengharapkan PDIP dapat melahirkan pemuda-pemudi gemblengan yang memiliki kesadaran ideologis berdasarkan Pancasila.
"Pemuda yang memiliki kesadaran demokratik untuk meningkatkan seluruh kemampuan profesional dan jati dirinya, meningkatkan personality, meningkatkan kemampuan dalam transformasi organisasi yang dipimpinnya untuk kemajuan bagi Indonesia, tetapi pada saat bersamaan dia berdiri kokoh pada kebudayaan," kata dia.
Hasto juga mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menekankan agar para anak muda Indonesia memahami betul sejarah bangsa.
"Beliau (Megawati) memberikan penekanan, bagaimana anak-anak muda Indonesia, para pemuda-pemudi Indonesia harus memahami sejarah bangsa agar tahu bahwa kemerdekaan kita bukan sekadar teken kontrak," ujar Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan partainya mewajibkan para pemuda-pemudi anggota PDIP untuk dapat menggelorakan semangat Sumpah Pemuda.
"Maka ini penting sekali kita memperingati Sumpah Pemuda dalam persiapan Pemilu 2024 ini, bahkan wajib bagi seluruh pemuda-pemudi anggota PDI perjuangan untuk menggelorakan semangat Sumpah Pemuda dan ikrar Sumpah Pemuda tiap hari. Begitu kita bangun, kita gelorakan, kita satu tanah air, kita satu bangsa, kita punya bahasa persatuan, itu yang harus diwajibkan," ujar Hasto.
Sumber: detikcom
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »