Advertorial

Daerah

Ribuan Kader Dibawa Habil Dukung Anies, Gejolak Internal PPP Memanas

          Ribuan Kader Dibawa Habil Dukung Anies, Gejolak Internal PPP Memanas
Ribuan Kader Dibawa Habil Dukung Anies, Gejolak Internal PPP Memanas
BENTENGSUMBAR.COM - Kader senior PPP Habil Marati bakal memimpin gelaran deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024, hari ini, Rabu (16/11) di Yogyakarta.

Habil menjelaskan deklarasi bersama Forum Kakbah Membangun (FKM) itu sekaligus menyalurkan aspirasi keluarga besar PPP yang mendukung Anies maju di Pilpres 2024, juga demi membawa PPP lolos ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024.

"Untuk menyelamatkan PPP agar lolos parliamentary threshold dalam Pemilu 2024. Dengan mendukung Anies Baswedan, diperkirakan elektabilitas PPP akan meningkat pesat," kata Habil.

Kendati begitu, langkah Habil ini tak dianggap sebagai sikap resmi partai berlambang Ka'bah tersebut. DPP PPP maupun DPW PPP DI Yogyakarta sama-sama telah menyatakan apa yang dilakukan FKM itu bukanlah bagian dari langkah kader yang merepresentasikan partai mereka. 

"Pak Habil saat ini tidak aktif di kepengurusan DPP PPP, sehingga apa yang dilakukannya tidak bisa merepresentasikan PPP, tapi hanya langkah individu yang itu tidak bisa dibaca sebagai langkah PPP," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi beberapa waktu lalu.

"Munculnya rencana deklarasi salah satu Capres di Yogyakarta (16/11/2022) yang diselenggarakan oleh Forum Ka'bah Membangun (FKM) yang menjadi kepanitian agenda tersebut bukan bagian dari DPW PPP DIY," kata Ketua DPW PPP Muhammad Yazid dalam keterangan terpisah yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (15/11).

Dia menekankan, FKM tidak sepantasnya menyebut konstituen DPW PPP DIY sebagai komoditas politik.

Namun, pengamat politik sepaham bahwa apa yang dilakukan Habil dan rombongannya itu menunjukkan gejolak di internal PPP.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyatakan sikap Habil ini justru semakin membuat gejolak di internal PPP semakin memanas. 

Pasalnya, belum lama ini internal PPP gonjang-ganjing usai Muhammad Mardiono dan Suharso Monoarfa saling mengklaim diri sebagai Ketua Umum.

"Ke depan, pilihan bagi PPP bisa saja pada dua hal: terpecah dan memunculkan kelompok baru atau tetap bersama, tapi tidak solid satu suara dengan keputusan elite di Jakarta," kata Dedi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (15/11).

Dedi menilai perpecahan di internal PPP sebetulnya sudah terlihat dari sengketa posisi ketum PPP. 

Konflik internal PPP memanas usai mukernas partai memilih Mardiono sebagai Plt Ketua Umum, sementara itu, jabatan Ketua Umum PPP sebelumnya dijabat Suharso.

Suharso sempat menyatakan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP, sedangkan Mardiono telah menyatakan siap mengemban amanah sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso. 

Belakangan, Suharso disebutkan mulai melunak, dan terpaksa merelakan Mardiono tetap di pucuk kepemimpinan PPP.

Dedi menilai sosok Mardiono bukan elite PPP yang mengakar, sehingga ia menduga banyak kader yang tidak patuh terhadap perintahnya.

"Terlebih jika sebagian kader mengetahui jika pergantian itu bernuansa sabotase, maka gejolak di bawah akan terus tumbuh, karena PPP seolah tanpa nakhoda saat ini," ujar Dedi.

"Itulah yang membuat kader di Yogyakarta merasa ringan putuskan nasib politiknya sendiri," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo menilai masalah ini sebetulnya tak perlu dibesar-besarkan. Terlebih, deklarasi hanya akan diikuti ribuan kader PPP.

Menurut dia dukungan ribuan kader itu tak bisa dianggap sebagai sikap resmi partai. 

Meskipun demikian, menurut Kunto hal ini perlu disikapi secara serius oleh Mardiono sebagai Plt Ketua Umum.

Pasalnya, jika terlalu dibiarkan masalah ini justru akan membuat PPP semakin terpecah. 

Kunto menyebut Mardiono harus segera menggelar konsolidasi internal, baik dengan cara menghukum kader-kader tersebut atau dengan pendekatan lain.

"Kalau memang kader-kader itu dianggap sedang bermain-main, dan itu tidak sesuai dengan garis kebijakan partai, harusnya dihukum," ujar Kunto.

"Tinggal Ketum beri hukuman yang sesuai, dan itu bisa meredam supaya efek ini tidak berlarut-larut dan bisa menimbulkan perpecahan di PPP," imbuhnya.

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »