Sumbar

Gubernur Mahyeldi Serahkan Piagam Penghargaan Kepada SMP dan SMA Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Se-Sumbar

          Gubernur Mahyeldi Serahkan Piagam Penghargaan Kepada SMP dan SMA Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Se-Sumbar
Gubernur Mahyeldi Serahkan Piagam Penghargaan Kepada SMP dan SMA Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Se-Sumbar
Iklan
BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, menyerahkan Penghargaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan apresiasi kepada 6 sekolah SMP dan SMA Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Tingkat Nasional. SMA dan SMP tingkat Provinsi tersebut antara lain, SMAN 1 Bonjol Pasaman (Juara 1), MAN 3 Pasaman Barat (Juara 2), MAN 1 Padang Panjang (Juara 3), SMPN 31 Padang, SMPN 10 Sijunjung, SMPN 6 Padang Panjang. Sementara Juara 3 Tingkat Nasional Regional 1 diraih oleh SMA Negeri 1 Bonjol Pasaman.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur pada acara Rapat Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja Tingkat Provinsi Sumatera Barat, di Hotel Truntum, Padang, Selasa (27/12/2022).

Di dalam sambutannya Gubernur Sumbar, menginformasikan Indonesia akan menjadi 4 besar negara di dunia pada tahun 2045, oleh sebab itu perlu ada hal-hal yang harus dipersiapkan salah satunya adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) salah satunya yaitu dengan percepatan penurunan stunting.

“Berbicara penurunan stunting kali ini, adalah bagaimana upaya kita untuk mewujudkan cita-cita indonesia di tahun 2045. Yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara 4 besar di dunia, upaya yang dilakukan adalah mewujudkan generasi emas di tahun itu,” ujar gubernur

Gubernur menyebut, untuk mewujudkan generasi emas indonesia, harus dilakukan berbagai upaya, salah satunya adalah  penurunan stunting hingga dibawah 14 persen hingga tahun 2024.

“Cita-cita capaian penurunan stunting kita di Provinsi Sumbar dibawah 10 persen, kita juga berharap Sumbar dapat memberikan kontribusi positif di dalam penurunan prevelansi stunting di tingkat nasional,” ujar gubernur.

Secara nasional, Sumbar termasuk yang terbaik capaian pelaksanaan penurunan stunting, hal tersebut ditandai dengan peningkatan alokasi anggaran untuk penurunan stunting di tahun 2022 alokasi anggaran di Provinsi Sumbar sekitar 443 miliar sedangkan di tahun 2023 akan dianggarkan sekitar 658 miliar. 

“Sehingga hal tersebut menunjukkan keinginan kita untuk menekan angka stunting yang ditandai dengan peningkatan anggaran, semoga dapat terlaksana dengan baik,” lanjut gubernur.

Gubernur menyampaikan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2022 tentang  percepatan pernurunan stunting yang perlu di optimalkan antara lain menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, menerapkan perubahan perilaku, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. 

“Pelayanan kesehatan harus tersebar sampai ke tingkat nagari dan desa, apalagi sekarang ada posyandu prima. Kita harus prima juga dalam melayani kesehatan masyarakat,” tutur gubernur.

Gubernur menyebut masih banyak literasi masyarakat sumbar yang masih rendah dalam pengetahuan stunting. Ia berharap Kepada Dinas Kesehatan menyiapkan informasi terkait stunting di berbagai media, baik dengan spanduk dan baliho di berbagai tempat. Serta berkoordinasi dengan ustad-ustad di masjid untuk mengisi pesan ceramahnya yang terkandung pesan stunting dan kesehatan, misalnya saja bagaimana arti penting kesehatan di dalam kehidupan beragama. 

Sekretaris Utama (Sestama) Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Pusat, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si., mengatakan Indonesia di tahun 2045 yang akan datang akan menghadapi bonus demografi, yang jumlah penduduk yang produktif akan lebih banyak dari penduduk yang bukan produktif, sehingga saat ini SDM Indonesia sedang disiapkan menjadi generasi unggul di  tahun tersebut.

Ia juga mengatakan, Percepatan stunting perununan stunting memerlukan intervensi spesifik yang dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui sinergi dan sinkronisasi di antara Pementeriah/Lembaga, Pemerintan Daerah Provinsi  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pemangku Kepentingan.

Mendukung hal tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati, mengatakan dalam penyelenggaraan penurunan stunting memerlukan tindakan yang komprehensif termasuk perbaikan pola asuh, serta peningkatan akses air minum, dan sanitasi. 

“Oleh sebab itu kami mengeluarkan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang bekerjasama dengan berbagai Corporate Social Respontibility (CSR) di Sumbar,” paparnya.(Via/MMC)

#Diskominfotik Sumbar.
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BentengSumbar.com di Google News
Silahkan ikuti konten BentengSumbar.com di Instagram @bentengsumbar_official, Tiktok dan Helo Babe. Anda juga dapat mengikuti update terbaru berita BentengSumbar.com melalui twitter: