SUMBAR

Contoh Soal Tes CAT PPS Pemilu 2024, Simulasi Latihan Soal untuk Persiapan dan Link Download PDF

          Contoh Soal Tes CAT PPS Pemilu 2024, Simulasi Latihan Soal untuk Persiapan dan Link Download PDF
Contoh Soal Tes CAT PPS Pemilu 2024, Simulasi Latihan Soal untuk Persiapan dan Link Download PDF
"Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tetapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan."

Imam Ali Kwh

BENTENGSUMBAR.COM - Berikut informasi contoh soal tes CAT PPS Pemilu 2024, simulasi latihan soal untuk persiapan ujian tertulis PPS pemilu 2024 dan link download PDF.

Seperti diketahui tahap ujian tertulis merupakan tahap lanjutan bagi calon anggota PPS Pemilu 2024 usai seleksi administrasi.

Simak di sini contoh-contoh soal Tes CAT PPS Pemilu 2024 sebagai simulasi persiapan mengerjakan soal sebelum tes dilaksanakan.

Ujian tertulis PPS Pemilu 2024 ini dilaksanakan mulai tanggal 6-11 Januari 2023 nanti, peserta bisa mulai belajar contoh tes CAT PPS Pemilu 2024.

Setelah peserta melakukan tes tertulis PPS Pemilu 2024 masih akan melewati sejumlah tahapan lagi sampai berhak menjadi anggota PPS Pemilu 2024 yang akan ditetapkan pada 20 Januari 2023.

Berikut contoh soal Tes CAT PPS Pemilu 2024, bisa menjadi latihan soal sebelum calon anggota PPS Pemilu 2024:

1. Verifikasi dan rekapitulasi persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh …*

a. KPU Provinsi
b. KPU Kabupaten/Kota
c. KPU Provinsi dibantu Kabupaten/Kota
d. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota
e. KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS
Jawab : E

2. Daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat ….. sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.*
a. 21 hari
b. 22 hari
c. 25 hari
d. 28 hari
e. 30 hari
Jawab :D

3. Verifikasi daftar dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan oleh PPS paling lama...sejak dokumen daftar dukungan diserahkan ke PPS.*
a. 7 hari
b. 10 hari
c. 14 hari
d. 15 hari
e. 20 hari
Jawab : C

4. Hasil verifikasi daftar dukungan perseorangan dituangkan dalam berita acara kemudian diteruskan PPS kepada PPK untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan paling lama …..*
a. 5 hari
b. 7 hari
c. 10 hari
d. 14 hari
e. 15 hari
Jawab : B

5. Hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara kemudian diteruskan PPK kepada KPU Kabupaten/Kota untuk...*
a. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 7 (tujuh) hari
b. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 8 (delapan) hari
c. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 9 (sembilan) hari
d. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 10 (sepuluh) hari
e. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 15 (lima belas) hari
Jawab : A

6. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 1 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya...dari jumlah penduduk*
a. 10%
b. 8,5%
c. 7,5%
d. 6,5%
e. 6%
Jawab : D

7. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 250 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya ….. dari jumlah penduduk.*
a. 10%
b. 8,5%
c. 7,5%
d. 6,5%
e. 6%
Jawab : B

8. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada DPT kurang atau sama dengan 250 ribu jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya ….. dari jumlah penduduk.*
a. 10%
b. 8,5%
c. 7,5%
d. 6,5%
e. 6%
Jawab : A

9. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya ….. dari jumlah penduduk*
a. 10%
b. 8,5%
c. 7,5%
d. 6,5%
e. 6%
Jawab : C

10. Dukungan kepada pasangan calon perseorangan kepala daerah dibuat dalam bentuk …..*
a. Surat dukungan yang disertai fotokopi KTP
b. Surat dukungan yang disertai surat keterangan tanda penduduk
c. Surat dukungan yang disertai KTP asli
d. a dan b benar
e. Semua jawaban salah
Jawab : D

11. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri dalam pemilihan berusia sekurang-kurangnya...tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan sekurang-kurangnya...tahun bagi calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota*
a. 25 dan 25
b. 30 dan 25
c. 30 dan 30
d. 30 dan 35
e. 35 dan 30
Jawab : B

12. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat...*
a. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat
b. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
c. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan untuk jabatan yang sama
d. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya
e. Semua jawaban benar
Jawab : E

13. Surat persetujuan pengunduran diri bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang akan mencalonkan kembali dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dikeluarkan oleh...*
a. Presiden
b. Menteri Dalam Negeri
c. DPR
d. DPRD
e. KPU
Jawab: B

14. Keputusan tentang usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah dikeluarkan oleh..*
a. DPRD
b. KPU
c. Menteri Dalam Negeri
d. Presiden
e. Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
Jawab : C

15. Masa pendaftaran kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan selama….. terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.*
a. 5 hari
b. 7 hari
c. 10 hari
d. 15 hari
e. 20 hari
Jawab : B

16. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat...sebelum hari*
a. 20 hari
b. 25 hari
c. 30 hari
d. 35 hari
e. 40 hari
Jawab ; C

17. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat ….. terhitung sejak pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia*
a. 14 hari
b. 10 hari
c. 7 hari
d. 5 hari
e. 3 hari
Jawab : C

18. Dalam hal salah seorang calon dari pasangan calon perseorangan meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat ….. sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pemilihan.*
a. 35 hari
b. 30 hari
c. 25 hari
d. 20 hari
e. 14 hari
Jawab ; B

19. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan...*
a. Hakim Mahkamah Agung
b. Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
c. Pejabat BUMN/BUMD
d. Kepala Desa
e. Semua jawaban benar
Jawab ; E

20. Dalam hal apa pemilihan putaran kedua pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan?*
a. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 30% dari jumlah suara sah
b. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30% dari jumlah suara
c. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30% dari jumlah suara sah
d. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara
e. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara sah
Jawab : D

21. Berikut yang dilarang untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, yaitu …..*
a. Pejabat Negara
b. Pejabat struktural dalam jabatan negeri
c. Pejabat fungsional dalam jabatan negeri
d. Kepala Desa
e. Semua jawaban benar
Jawab ; E

22. Pada pemilihan kepala daerah jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan paling banyak …..*
a. 300 orang
b. 500 orang
c. 600 orang
d. 700 orang
e. 800 orang
Jawab ; E

23. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh ….*
a. KPPS
b. PPS
c. KPU
d. KPU Kab/Kota
e. Bawaslu Kab/Kota
Jawab : D

24. Pernyataan berikut ini adalah benar kecuali …..*
a. Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah
b. Calon kepala daerah terpilih terpilih diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon gubernur
c. Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah
d. Calon wakil kepala daerah yang dilantik menjadi kepala daerah karena calon kepala daerah berhalangan tetap, mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungnya
e. Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan Menteri Dalam Negeri daerah diganti oleh wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan Menteri Dalam Negeri
Jawab ; E

25. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon atau bakal pasangan calon perseorangan dalam jangka waktu …… wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.*
a. 3 hari
b. 5 hari
c. 7 hari
d. 10 hari
e. 15 hari
Jawab C

26. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya, pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota, maka …..*
a. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang
b. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 5 (lima) hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang
c. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 6 (enam) hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang
d. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang
e. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut tidak dapat lagi mengajukan bakal pasangan calon baru.
Jawab : A

27. Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya paling lama …..*
a. 5 hari
b. 7 hari
c. 10 hari
d. 14 hari
e. 15 hari
Jawab : E

28. Berikut ini adalah Asas Penyelenggara Pemilu, pilih yang paling tepat:*
a. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.
b. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, dan sama kedudukannya didepan hukum.
c. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, kredibel, efektif, dan efisiensi
d. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efektif, dan efisiensi
e. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, kredibel, efektif, dan efisiensi
Jawab : D

29. Salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu dalam waktu- waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apakah yang menjadi tujuan Pemilu tersebut ....*
a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib
b. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat
c. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara
d. Untuk menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat
e. Semua jawaban adalah benar.
Jawab : E

30. Kedudukan kantor KPU terletak dimana?*
a. KPU berkedudukan di Jakarta.
b. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
c. KPU berkantor di Provinsi DKI Jakarta.
d. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta.
e. KPU Pusat di Jakarta, KPU Propinsi disetiap Provinsi dan KPU Kab/Kota di masing-masing Kabupaten/Kota.
Jawab : B

31. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan...*
a. Prinsip-prinsip check and balances
b. Sistem proporsional terbuka
c. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)
d. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak
e. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan
Jawab :C

32. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?*
a. Pasal 9 ayat (1)
b. Pasal 9 ayat (2)
c. Pasal 10 ayat (1)
d. Pasal 10 ayat (2)
e. Pasal 10 ayat (3)
Jawab : A

33. Status KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah:*
a. KPU bersifat tetap, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Adhoc.
b. KPU, dan KPU Provinsi bersifat tetap, KPU Kabupaten/Kota bersifat Adhoc.
c. KPU, dan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota bersifat Adhoc.
d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap
e. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS bersifat tetap.
Jawab : D

34. Sebelum diundangkannya UU Nomor 15 Tahun 2011, penyelenggara dan pengawas Pemilu di Indonesia diatur dalam ....*
a. UU Nomor 12 Tahun 2003
b. UU Nomor 31 tahun 2007
c. UU Nomor 24 Tahun 2007
d. UU Nomor 22 Tahun 2007
e. UU Nomor 32 Tahun 2004
Jawab :E

35. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK dan PPS?*
a. 9-7-5-5-3
b. 7-7/5-5/3-5-3
c. 7-7/5-5-5-3
d. 5-7/5-5/3-5-3
e. 5-5-5-3-1
Jawab :C

36. KPU membentuk tim seleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi. Tim seleksi sebagaimana dimaksud di atas berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur ….*
a. Tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan pers
b. Akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat
c. Akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat
d. Kepolisian, kejaksaan, dan tokoh perempuan
e. Akademisi, kepolisian, dan kejaksaan
Jawab :C

37. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada :*
a. Rapat Rutin
b. Rapat Pleno
c. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
d. Eksekutif, dalam hal ini Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota
e. Legislatif, dalam hal ini DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Jawab : B

38. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada:*
a. KPU
b. 6 atau 4 Anggota KPU Provinsi lainnya
c. Gubernur dan DPRD Provinsi
d. Rapat Rutin
e. Rapat Pleno
Jawab : E

39. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada:*
a. KPU
b. KPU Provinsi
c. 4 Anggota KPU Kabupaten/Kota lainnya
d. Rapat Rutin
e. Rapat Pleno
Jawab : E

40. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:*
a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
e. Semua jawaban a, b, c, dan d benar.
Jawab : E

41. Anggota KPU Kabupaten/Kota dilantik oleh siapa?*
a. Bupati/Walikota
b. Ketua DPRD Kabupaten/Kota
c. KPU Provinsi
d. Gubernur
e. KPU
Jawab : E

42. Institusi-institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah ....*
a. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN
b. KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS
c. KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS
d. Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN
e. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Pemantau Pemilu
Jawab : A

43. Anggota PPK dan PPS dilantik oleh siapa?*
a. Bupati/Walikota
b. Ketua DPRD Kabupaten/Kota
c. KPU Kabupaten/Kota
d. Ketua Pengadilan Negeri
e. Camat dan Kepala Desa/Lurah
Jawab : C

44. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena...*
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
c. berhalangan tetap lainnya; atau
d. diberhentikan dengan tidak hormat.
e. Jawaban a, b, c dan d semua benar.
Jawab : E

45. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena...*
a. Sakit
b. Mengundurkan diri
c. Diberhentikan
d. Cuti di luar tanggungan negara
e. Jawaban b dan c benar
Jawab : E

46. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali :*
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
d. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
e. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
Jawab : D

47. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah berikut ini kecuali :*
a. Pernah menjadi menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
c. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
d. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
e. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
Jawab : A

48. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, kecuali...*
a. Warga Negara Indonesia
b. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun
c. Berpendidikan paling rendah S-1
d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan secara menyeluruh dari rumah sakit
e. Bersedia bekerja penuh waktu
Jawab : C

49. Anggota KPU dilantik oleh siapa?*
a. Presiden
b. Ketua DPR
c. Ketua MPR.
d. Ketua Mahkamah Agung.
e. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jawab : A

50. Anggota KPU Provinsi dilantik oleh siapa?*
a. Menteri Dalam Negeri
b. Gubernur
c. Ketua DPRD Provinsi
d. KPU
e. Ketua Pengadilan
Jawab : D

Berikut link download PDF contoh soal CAT PPS Pemilu 2024 simulasi persiapan tes calon anggota PPS PEmilu 2024:





Demikian informasi contoh soal tes CAT PPS Pemilu 2024, simulasi latihan soal untuk persiapan ujian tertulis PPS pemilu 2024 dan link download PDF.

Sumber: Berita DIY
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BentengSumbar.com di Google News
Silahkan ikuti konten BentengSumbar.com di Instagram @bentengsumbar_official, Tiktok dan Helo Babe. Anda juga dapat mengikuti update terbaru berita BentengSumbar.com melalui twitter: