Potensi Keretakan di Koalisi Anies, Pengamat Sebut Karena Sikap Ngotot PKS dan Demokrat

BENTENGSUMBAR.COM - Rencana koalisi partai politik sedang di ambang kegalauan.

Ada potensi keretakan dari komitmen awal yang telah terbentuk.

Potensi keretakan itu bisa terjadi di koalisi Anies Baswedan. 

Hingga kini, PKS dan Demokrat tak kunjung menyatakan sikap. 

Tergambar bahwa masih ada disharmoni untuk mendeklarasikan Anies.

Ini menggambarkan masih ada argumen atau keinginan masing-masing partai yang belum terakomodasi. 

Apalagi, PKS dan Demokrat masing-masing ngotot memasang kader sebagai cawapres: Aher dan AHY. 

Di sisi lain, Nasdem melihat kedua figur itu tidak cukup kuat untuk berpasangan dengan Anies.

Begitupula dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB): Golkar, PPP, dan PAN. 

Meski telah berkoalisi, partai ini belum punya figur kuat untuk dideklarasikan. Termasuk PDIP, Gerindra, dan PKB.

Analis politik Universitas Hasanuddin (Unhas) A Ali Armunanto menyebut saat ini partai, maupun koalisi yang terbentuk dalam posisi resah.

Mengerucutnya potensi elektabiltas calon yang hanya kepada dua orang, penyebabnya.

Di balik itu, ada juga kepentingan politik golongan yang makin kuat. 

Disebabkan, posisi sistem kepartaian yang cukup berimbang, sehingga memungkinkan partai politik punya peran-peran strategis dalam koalisi.

Hal ini menyebabkan banyak koalisi yang menjadi menegang karena masing-masing merasa punya peran strategis. 

Misalnya di koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat menjadi tegang karena masing-masing merasa punya peran penting.

Nasdem, merasa telah menginisiasi koalisi. Demokrat juga merasa lebih penting. Lalu PKS juga merasa cukup kuat. 

Sehingga mereka masing-masing ngotot dengan kepentingan politiknya. 

"Ini yang membuat partai diambang kegalauan," kata Ali, kemarin.

Sementara mereka tidak punya pilihan lain, apakah mendukung Anies atau Ganjar.

Mereka juga tidak punya alternatif cawapres yang cukup punya elektabilitas yang bagus.

Kondisi ini juga yang terjadi baik di Gerindra maupun PDIP.

Partai penguasa, walaupun tidak membutuhkan mitra koalisi, juga harus mengorbankan kepentingan politik utamanya.

"Yaitu mengembalikan trah Soekarno dan mempertaruhkan masa depan partai di tangan Ganjar jika itu yang dipilih," imbuhnya.

Gerindra pun demikian. Prabowo Subianto tidak punya kepastian apakah akan ikut pemilu atau tidak. Melihat elektabilitasnya yang terus turun.

Di sisi lain, Gerindra tidak punya calon lain yang cukup kuat untuk bertarung di Pilpres 2024. 

Hal ini yang mendorong mereka harus mencari lawan koalisi untuk mengamankan kepentingan politiknya.

Bisa saja Prabowo tidak capres lagi, tetapi kepentingan Gerindra tetap bisa terepresentasikan. 

Begitu pun PDIP, mencalonkan Ganjar, tetapi posisi Puan Maharani dan posisi kontrol terhadap partainya tetap berada di trah Soekarno.

"Hal inilah yang embuatnya rumit, membuat partai besar ini muncul kegalauan dan akhirnya susah menentukan sikap," pungkas dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas itu.

Menarik menunggu hasil 10 Januari. Peringatan ulang tahun ke-50 PDIP telah disebut akan ada kejutan.

Banyak yang menilai, kejutan itu adalah pengumuman capres PDIP. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga disebut akan hadir.

Meski demikian, soal capres, PDIP berdasarkan hasil Kongres telah menyepakati bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang punya otoritas.

"Jadi kalau ditanya siapa capres yang akan diumukan kami tidak tahu dan tidak bisa menyebut sama sekali," kata Ketua Dewan Kehormatan PDIP Sulsel, Ansyari Mangkona.

Rombongan pengurus PDIP dari Sulsel juga akan berangkat pada 8 Januari. Seluruh kader akan berkumpul di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sikap AHY

Sementara itu, Demokrat yang awalnya mengatakan akan mengambil sikap di awal tahun, ternyata belum juga dilakukan. 

Informasi terbaru, sikap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu baru akan dilakukan di akhir Januari ini.

"Atau awal bulan Februari," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.

Sebelumnya, Ketua Demokrat Sulsel, Ni'matullah mengatakan, keputusan itu belum dilakukan karena AHY sedang ke Belanda. 

Hal itu pula yang menyebabkan Ketua DPC Demokrat di 24 kabupaten/kota belum diumumkan.

Sumber: Fajar.co.id

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »