Rocky meminta agar setiap kandidat menunjukkan posisi politiknya dengan jelas, termasuk Anies yang saat ini merupakan kandidat di luar lingkar kekuasaan Jokowi yang merupakan oposisi yang menurut Rocky punya posisi sendiri dalam melihat IKN.
“Apa poinnya, nanti kalau orang bertanya Anies itu Jokower? Ini pertanyaan yang mesti jawab. Kita ingin supaya betul-betul ada kejernihan dalam persaingan politik nanti,” ujar Rocky melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official, yang juga bersama Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN), dikutip Kamis (16/2/23).
Rocky juga mengkritisi pernyataan Anies yang menyebut jika sudah berada di posisi eksekutif terlebih presiden maka acuannya adalah UU yang harus ditaati, beda dari pengamat yang bisa bebas bicara sesuai analisisnya.
Rocky tak menampik atau membantah seorang pejabat harus melaksanakan perintah UU, namun menurut Rocky, karena Anies saat ini konteksnya masih dalam perjalanan menuju kursi presiden, maka lebih baik Anies mendegarkan apa kata pengamat yang menurutnya juga teradapat sejumlah relawan di dalamnya.
“Tinggal dia pilih, dia mau diamati dengan kritis atau mengabaikan tatapan pengamat. Kita akan bilang ya Anda memang kalau jadi presiden taat undang-undang, berarti pengamat tidak diperlukan dalam railing dia ke depan ini, yaudah tinggal saja pengamat ini yang di dalamnya juga banyak relawan,” jelas Rocky.
“Kita akan provokasi relawan, ternyata orang yang Anda dukung itu tidak membutuhkan pengamatan artinya dia tidak membutuhkan koreksi di masa depan. Pengamat itu memberi koreksi dari awal, bukan setelah Anda jadi presiden. Itu pentingnya kita beri pesan seterang-terangnya pada Anies,” tambah Rocky.
Karenanya, menurut Rocky jadi suatu hal yang konyol jika Anies yang saat ini berada di luar lingkar kekuasaan Jokowi justru meneruskan proyek Jokowi tersebut yang dianggap Rocky bermasalah.
“Anies diminta untuk meneruskan legacy Jokowi, nah konyol di situ. Jadi kita mau keras, justru karena kita teman kita harus keras jangan zig-zag dari awal,” tegas Rocky.
Anies Bakal Lanjutkan IKN?
Sebelumnya, Anies dinilai bakal melanjutkan IKN jika nanti menjadi Presiden. Menurut Anies, sesuatu yang sudah jadi UU, siapapun Presidennya harus melanjutkan hal tersebut.
"Itu undang-undang, siapa pun yang bertugas harus melaksanakan undang-undang. Lain, kalau pengamat. Kalau seseorang yang memiliki kewenangan negara, dia harus bekerja sesuai Undang-Undang," ujar Anies dalam program tvOne '15 Jam Mengabarkan' yang dikutip viva.co.id pada Rabu (15/2).
Sementara itu, saat wawancara dengan Refly Harun, Anies menegaskan adanya Pemilu adalah untuk memastikan terciptanya keadilan sosial untuk masyarakat.
Karenanya dalam memandang kebijakan yang akan beralih kepemimpinan, Anies menggambarkan layaknya sedang melakukan pendakian di mana ada titik tertentu diadakannya istirahat untuk mengevaluasi langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya.
“Jadi ketika setiap etape selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, dikoreksi, dan dihentikan, dan hal baru yang dibawa,” ujar Anies yang tampil di kanal Youtube Refly Harun, dikutip Kamis (16/2/23).
“Jadi sederhanya kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Saya sederhana saja hari ini, selama itu ada atuan perundangannya siapapun pejabat negara harus melaksanakan, jadi tidak bisa selera kita, keputusan itu harus dihormati,” jelas Anies.
“Tidak bisa hanya 1 C, Change dan Continuity,” jelas Anies Baswedan.
Sumber: Fajar.co.id
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »