AHY menyebut para pihak yang seirama dengan pemerintah justru mendapat perlakuan khusus.
"Lawan-lawan politik atau siapapun yang berbeda sikap atau yang berani mengkritik pemerintah atau pemimpin dianggap sebagai musuh, dianggap sebagai musuh negara. Sebaliknya, yang dianggap sebagai kawan atau sama cara berpikir dan bersikap akan diperlakukan secara spesial, ini tidak adil," kata AHY dalam Twitter Space Rabu Series, yang diunggah @demokrat_jakpus, Rabu (24/5).
AHY menilai penegakan hukum saat ini terkesan berat sebelah, sehingga ada pihak-pihak yang diuntungkan dari proses tersebut.
"Apakah benar hukum sudah ditegakkan secara adil di negeri kita, karena yang terjadi akhir-akhir ini hukum seperti tebang pilih, tajam ke bawah tumpul ke atas, tajam ke lawan tumpul ke kawan," ujarnya.
AHY juga mengingatkan agar kekuasaan tidak dipakai dengan semena-mena dan digunakan untuk menjegal pihak yang berbeda dengan pemerintah.
"Jangan sampai ada perilaku yang eksesif, dimana mereka yang berkuasa menggunakan kekuasaannya untuk menghantam lawan-lawan politik atau siapapun yang dianggap tidak seirama dengan kekuasaan, ini namanya abuse of power, tidak boleh ada abuse of power di negeri kita, apalagi di tingkat tertinggi," katanya.
Selain itu, AHY mengingatkan agar kekuasaan tidak menghambat proses hukum, terlebih melindungi koalisi politik.
Ia mendesak agar jajaran pemerintahan dapat berlaku adil dan tidak membeda-bedakan siapapun.
"Juga tidak boleh ada obstruction of justice, ini biasanya dilakukan kepada kawan sebagai aliansi politik yang diamankan dari proses hukum, jika bersangkutan benar-benar terlibat dalam kasus hukum," kata AHY.
Sebelumnya, Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP Deddy Yevri Sitorus menangkis pernyataan AHY dalam acara Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5).
AHY menyebut hukum di Indonesia tumpul ke kawan dan tajam ke lawan.
Deddy menyebut bahwa pernyataan AHY tak berdasar, lantaran sudah ada tiga menteri pendukung pemerintahan Jokowi yang masuk penjara karena perkara hukum.
"Sudah ada tiga menteri yang berasal dari partai-partai pendukung pemerintah masuk penjara karena kasus hukum, apakah dia buta dan tuli?" kata dia.
Dia juga menilai semua orang dari kalangan pendukung Jokowi yang berhadapan dengan hukum akan tetap diproses.
Mulai dari level Jendral TNI-POLRI, Mahkamah Agung, Dirut BUMN dan lembaga negara lain.
Sumber: CNNIndonesia
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »