Ia pun mengapresiasi kebijakan Pemko Padang yang mendata kembali betor-betor bantuan yang telah diterima pribadi-pribadi warga.
"Sebagai pengeetahuan saja, betor sampah tidak ada yang diberikan kepada pribadi-pribadi tetapi adalah atas organisasi, seperti RW/RT, Karang Taruna, pemuda atau organsasi yang ada didaerahnya," kata Wahyu melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 24 Mei 2021.
Betor-betor tersebut, jelas Wahyu, harus dipergunakan untuk mengangkat sampah di lingkungan warga.
"Sulu kami sebagai anggota DPRD kota Padang telah menyetujui anggaran untuk membeli truk serta cuntener sampah untuk penampungan sampah-sampah," ungkapnya.
Ironisnya, kata Wahyu, sekarang tidak pernah kelihatan lagi benda itu sekarang.
"Yang lucunya, keluar peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan untuk mendata semua betor yang pernah dibeli melalui dana aspirasi anggota DPRD melalui APBD, tapi kenyataan sekarang ada yang tidak ketemu lagi bangkai betor sampahnya itu," katanya.
Hebatnya lagi, ujar Wahyu, hari ini ada kejadian ditinggalkannya betor yang berisi sampah di kantor lurah.
"Habis kalau dia buang sampah tersebut, kemana akan dibuangnya karena bisa didenda dan masyarakat tentu tidak mau tanahnya dibuat untuk penampungan sampah sementara yang diangkat pagi harinya," urainya.
Dikatakan Wahyu, biasanya diangakat oleh dinas terkait antara pukul 03.00 s/d Wib-00.66 Wib oleh petugas yang dibentuk oleh Pemko Padang
"Tapi kenyataan itu semuanya ada berjalan tetapi tidak merata. Tentu bosan bagi mereka yang diberdayakan oleh masyarakat dimana akan diletakannya sampah-sampah yang diambil dari rumah ke rumah," katanya.
Seharusnya Pemko, kata Wahyu, ini yang dievaluasinya kalau ingin Kota Padang menjadi Kota bersih.
"Mohon maaf ini kejadian yang nyata," kata Ketua LPM Kelurahan Gunung Pangilun ini. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »