 |
| Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) pengusaha tambang yang melanggar aturan dan korup. |
BENTENGSUMBAR.COM - Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) pengusaha tambang yang melanggar aturan dan korup.
Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md mengatakan justru perkara mencabut IUP ini banyak mafianya.
Awalnya, Gibran mengatakan mencabut IUP sebagai solusi sederhana untuk menindak pengusaha tambang nakal. Sebab, hal ini sudah tertuang dalam UUD 1945 dan aturan lainnya.
"Dari pasangan Prabowo-Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut. Izinnya dicabut. Simpel. Karena sesuai UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 dan 4. Dan juga Pancasila sila 4 dan 5. Kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan dibesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," kata Gibran di panggung debat Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu (21/1/2024).
Dia juga menyatakan hal ini sudah diatur dalam Permen Investasi. Ia ingin perusahaan besar menggandeng pengusaha lokal.
"Dan juga kita harus menjalankan Permen Investasi No 1 Tahun 2022. Intinya kita ingin perusahaan-perusahaan besar ini bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal. Jadi mereka tidak besar sendiri. Tetapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal dan UMKM-UMKM setempat," ungkapnya.
Mahfud lantas menanggapi penjelasan Gibran ini. Dia membeberkan data deforestasi hutan yang sangat luas.
"Saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2.500 tapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 terakhir, terjadi deforestasi 12,5 hektare hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal," kata Mahfud menanggapi Gibran.
Bagi Mahfud, justru mencabut IUP tidak semudah itu. Mahfud mengatakan ada banyak mafia di balik pencabutan IUP ini.
"Bilang cabut aja IUP-nya ya itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya," katanya.
Mahfud lantas menceritakan pengalamannya saat mengirim tim ke lapangan tetapi ditolak. Ia juga mengungkit pernyataan KPK terkait tambang ilegal.
"Saya sudah mengirim tim ke lapangan ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal. Dan itu dibeking oleh aparat-aparat dan pejabat," katanya.
Sumber: detik.com
« Prev Post
Next Post »
