Padang Butuh Pemimpin yang Serius Mengurus Kota, Bukan Berdasarkan Kepentingan, Kata Bakal Calon Walikota Amasrul

Bakal calon Walikota Padang Amasrul yang juga pernah menjabat berbagai posisi penting di Pemko Padang.

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang jauh tertinggal dari ibukota provinsi lainnya di Indonsia dari segi pembangunan.

Pasalnya, banyak persoalan krusial yang terjadi di Kota Padang yang membutuhkan penyelesaian oleh Pemerintah Kota Padang. 

Untuk menyelesaikan persoalan krusial tersebut, Padang membutuhkan pemimpin yang serius mengurus kota ini.

"Permasalahan krusial Kota Padang itu saat ini adalah dari segi pelayanan yang seharusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita mesti memahami, yang dibutuhkan masyarakat itu apa?" ungkap bakal calon Walikota Padang Amasrul kepada BentengSumbar.com, kemaren.

Amasrul melihat, persoalan krusial di Kota Padang saat ini adalah terkotak-kotaknya pelayanan kepada masyarakat.

"Untuk pelayanan masyarakat kita tidak boleh membawakan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan," ujar mantan Sekretaris Daerah (Sekdako) Padang ini.

Selain itu, kata Amasrul, keseriusan dalam mengurus infrastruktur di Kota Padang. Contohnya saat ini adalah persoalan sampah di Kota Padang.

"Ini akan menjadi bom. Sistem yang garus kita ganti di TPA (Tempat Pembuangan Sampah, red), karena TPA yang ada akan penuh. Untuk mengatasi persoalan sampah ini, InsyaAllah kita sudah punya pemikiran untuk itu," pungkas mantan Kepala Bagian Pertanahan Kota Padang ini.

Dikatakan Amasrul, pelanan oleh pejabat juga harus diperhatikan. Sebab, pejabat itu adalah pelayan masyarakat.

"Kita harus memperhatikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kita. Hal ini di Kota Padang, mohon maaf ya, karena ada kepentingan, agak sedikit tergoyang, terabaikan," terang mantan Kepala Dinas Sosial Kota Padang ini.

Contohnya, urai Amasrul, adalah pemanfaatan fasilitas umum yang sudah dibebaskan pemerintah, sekarang berserakan bangunan di situ.

"Tidak mudah menyelesaikannya nanti, di fasilitas-fasilitas umum sudah berdiri bangunan masyarakat, mana perhatian pemerintah di situ?" jelasnya.

Sesungguhnya, kata Amasrul, fasilitas umum itu adalah kepunyaan masyarakat, ruang bagi masyarakat.

"Contoh lah di banjir kanal banjir kanal, banyak bangunan liar yang berdiri di situ. Ini tidak tersentuh oleh aparatur. Ini kan sudah melanggar Undang-undang," tukuknya.

Mestinya, terang Amasrul, harus diberikan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa itu adalah ruang yang harus dipertahankan untuk kepentingan orang banyak.

"Persoalan krusial semacam ini harus diatasi, tidak bisa dibiarkan begitu saja," cakap pria yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Barat ini. (*)

Pewarta: Zamri Yahya

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News