Meski cuaca panas tidak menyurutkan minat ratusan warga dari berbagai jorong untuk menghadiri reses Anggota DPRD Sumbar, H. Zuldafri Darma. |
Reses perorangan di daerah pemilihan (Dapil) VI, yaitu Sijunjung, Sawahlunto, Dharmasraya, Tanah Datar dan Padang Panjang itu digelar dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat.
Banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat di Dapil VI dalam pertemuan itu. Namun terpenting adalah masalah pelebaran jalan dan pertanian. Salah seorang warga mengatakan, disana sangat membutuhkan pelebaran jalan. “Jalan itu saat ini sangat sempit. Jika ada dua mobil berpas-pasan, sudah pasti susah. Tiap pagi di hari kerja selalu macet,” katanya.
Sejumlah warga lain juga menyampaikan aspirasi terkait BPJS gratis. Mereka merasa diberatkan dengan jumlah iuran yang harus dibayarkan setiap bulan. Apalagi jika jumlah anggota dalam satu keluarga terdiri dari banyak anak.
Menanggapi aspirasi-aspirasi yang disampaikan warga Dapil VI tersebut, Zuldafri mengatakan telah mencatatnya satu persatu untuk ditindaklanjuti.
Terkait pelebaran jalan ia menjelaskan akan mengecek terlebih dahulu status jalan tersebut. Hal ini dikarenakan ada perbedaan status jalan yang tentu saja mempengaruhi terlaksananya pembangunan. “Ada jalan kota, jalan provinsi dan jalan negara. Jalan itu jelas bukan jalan negara. Namun akan kita pastikan nanti. Jika jalan provinsi tentu akan segera kita tindaklanjuti. Namun jika jalan kota tetap akan kita usahakan untuk ditindaklanjuti pemerintah kota,” katanya.
Terkait bantuan modal usaha, Nanda mengatakan pemerintahan provinsi memang memiliki program serupa itu. Ia berjanji akan memperjuangkan penyaluran bantuan modal usaha untuk warga Padang Sarai. “Biasanya program ini untuk berkelompok. Namun tidak bisa langsung untuk semuanya. Nanti dicicil, dalam beberapa tahun,” tuturnya.
Terkait BPJS gratis, ia memaparkan memang saat ini tengah diperjuangkan untuk digratiskan bagi masyarakat. Setidaknya untuk masyarakat yang membutuhkan atau yang berekonomi menengah ke bawah.
Ia mengatakan, memang ada masyarakat yang dibebaskan iuran BPJS yang diambilkan dataya dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Namun berdasarkan info yang ia terima, memang tidak mudah masyarakat bisa masuk dalam DTKS. “Untuk itu kita mengimbau warga untuk aktif melengkapi persyaratan administrasi untuk program pemerintah. Termasuk nantinya kelengkapan syarat-syarat untuk program bantuan modal usaha. (*)
Editor: Zamri Yahya
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »