AHU PWI Diblokir, Hendry Ch. Bangun Tidak Punya Legal Standing, Simak Penjelasan Zulmansyah Sekedang

Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang di arena cabang olahraga catur Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) Banjarmasin 2014.

BENTENGSUMBAR.COM – Surat Administrasi Hukum Umum (AHU) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah lama diblokir, sehingga secara hukum menguatkan keputusan bahwa Hendry Ch Bangun yang selama ini mengaku sebagai Ketua Umum PWI Pusat tidak lagi memiliki hak atas nama PWI Pusat.

Pemblokiran ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas keputusan pemberhentian secara penuh Hendry Ch. Bangun sebagai anggota PWI.

Pemberhentian tersebut didasarkan pada evaluasi Dewan Kehormatan yang menilai adanya pelanggaran serius terhadap tata kelola internal dan etika organisasi.

Dengan pemblokiran Surat AHU ini, segala upaya Hendry untuk mengatasnamakan PWI Pusat, dalam surat menyurat atau tindakan lainnya, dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum. 

Langkah ini juga dimaksudkan untuk menjaga integritas dan kredibilitas PWI sebagai organisasi profesi wartawan yang menjadi wadah resmi para jurnalis Indonesia.

Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menegaskan, pemblokiran ini adalah langkah final untuk memastikan PWI berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

“Pemblokiran AHU bukan hanya soal administratif, tetapi juga upaya untuk melindungi nama baik organisasi dari tindakan yang tidak bertanggung jawab. Kami harap semua pihak mematuhi keputusan ini demi kelangsungan PWI sebagai organisasi profesional,” ujar Ketum PWI yang terpilih saat KLB Jakarta, Senin (18/11/2024)

Langkah hukum ini sekaligus memberikan pesan tegas kepada semua pihak terkait untuk tidak bekerja sama atau memproses pengajuan surat-menyurat yang diajukan oleh Hendry Ch. Bangun atas nama PWI Pusat. 

Segala aktivitas resmi organisasi hanya dapat dilakukan oleh pengurus yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PWI Pusat juga mengimbau kepada semua pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk tetap bersatu dan menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas organisasi di tengah tantangan dunia pers yang semakin kompleks. 

Tidak Berdampak pada Keabsahan SK Kemenkumham

Sementara itu, Hendry Ch Bangun, kembali menegaskan posisinya sebagai pemimpin sah PWI berdasarkan hukum dan organisasi. Hal ini diperkuat oleh Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham) AHU-0000946.01.08 Tahun 2024, yang menjadi dasar legalitas kepemimpinannya.

Dalam keterangannya, Hendry Ch Bangun juga mengingatkan berbagai pihak untuk mewaspadai upaya penyalahgunaan nama PWI, termasuk dalam bentuk proposal atau surat-surat palsu yang mengatasnamakan PWI.

"Surat resmi dari PWI yang sah selalu dilengkapi barcode yang terhubung langsung ke Ditjen AHU Kemenkumham. Segala bentuk proposal tanpa identifikasi ini patut dicurigai," tegas Hendry dalam keteranganya di Jakarta, senin, 18 November 2024.

Sebagai bagian dari komitmen PWI mendukung pembangunan nasional, Hendry Ch Bangun mengungkapkan rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang akan digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

Tema besar yang diusung adalah "Ketahanan Pangan sebagai Pilar Kemandirian Bangsa", sebagai bentuk dukungan insan pers terhadap program pemerintah dalam menciptakan sistem pangan berkelanjutan berbasis inovasi dan kearifan lokal.

"Kami percaya HPN 2025 akan menjadi momentum penting untuk menyatukan visi pemerintah dan masyarakat pers dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Presiden Prabowo Subianto juga telah kami undang untuk hadir dan memberikan pidato kunci dalam acara puncak pada 9 Februari 2025," ujar Hendry.

Kuasa Hukum PWI Pusat sekaligus Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (LKBPH), HMU Kurniadi, SH., MH., menjelaskan pentingnya status PWI sebagai perkumpulan berbadan hukum yang telah disahkan oleh negara.

"Sebagai perkumpulan berbadan hukum yang disahkan melalui SK Kemenkumham, PWI memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan hubungan keperdataan. Salah satu bentuk hubungan keperdataan ini adalah kemampuan PWI untuk membuat perjanjian dengan pihak lain secara sah. Ini membedakan PWI dengan organisasi lain yang tidak memiliki dasar hukum formal," ungkap Kurniadi dalam kesempatan terpisah, Senin, 18 November 2024.

Selain itu, Kurniadi menegaskan bahwa pemblokiran ulang Surat Administrasi Hukum Umum (AHU) yang diajukan oleh Hendry Ch Bangun dan Sekretaris Jenderal Iqbal Irsyad adalah langkah penting untuk menjaga keamanan administrasi organisasi.

"Pemblokiran AHU tidak berdampak pada keabsahan SK Kemenkumham. Pemblokiran ini hanya membuat dokumen tidak dapat diakses publik untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tegas Kurniadi.

Kurniadi juga menyoroti tindakan Sasongko dan Nurcholis yang sebelumnya mengajukan surat permohonan pemblokiran ke Kemenkumham. 

"Tindakan mereka melanggar Pasal 263 KUHP tentang surat palsu. Nurcholis sudah diberhentikan sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan (DK) sejak 27 Juni 2024, sehingga surat yang diajukan bersama Sasongko tidak memiliki dasar hukum," tegas Kurniadi.

Sebagai Ketua Umum yang sah, Hendry Ch Bangun berkomitmen menjaga profesionalisme PWI sebagai organisasi profesi wartawan terpercaya. 

"PWI harus tetap menjadi wadah yang melindungi dan mendukung wartawan Indonesia. Dengan status badan hukum yang kuat, kami memastikan organisasi ini dapat menjalankan kewajiban hukumnya, termasuk dalam kerja sama dengan berbagai pihak," ujar Hendry.

Keabsahan Hendry Ch Bangun yang didukung oleh jalur hukum yang sah dan komitmennya dalam menjaga organisasi, memastikan PWI tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan. 

Gelaran HPN 2025 menjadi bukti nyata komitmen PWI dalam mendukung pembangunan nasional dan mempertegas peran pers dalam menjaga ketahanan pangan sebagai pilar utama kemandirian bangsa. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News