 |
Ketua DPRD Sumbar Drs. H. Muhidi, MM., menegaskan, DPRD Sumbar sangat mendukung pemeriksaan yang dilakukan BPK kepada unsur penyelenggara pemerintahan daerah. |
"Sehingga nantinya akan diketahui apa sebenarnya yang menjadi kelemahan dan harus dievaluasi," ungkapnya saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan Tertentu dan Kinerja Semester II Tahun 2024, Selasa (31/12) di Kantor BPK Perwakilan Sumbar.
Menurut Muhidi, hasil LHP BPK yang menjadi perhatian adalah efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam penanganan bencana alam.
"Hasil pemeriksaan itu harus menjadi catatan untuk Pemprov Sumbar karena berkaitan keselamatan masyarakat luas," cakapnya.
Terkait hak itu, jelas dia, DPRD Sumbar akan menindaklanjuti sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).
Untuk itu, Muhidi berharap kedepan pengelolaan keuangan daerah dalam penanganan bencana harus efisien dan transparan.
Ditegaskannya, pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Sumbar dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa yang harus dievaluasi guna optimalisasi pembangunan daerah kedepan.
“Kita sangat mendukung sekali karena memang ini dimaksudkan untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Muhidi.
Menurut Muhidi, dengan begitu BPK Perwakilan Sumbar telah mendukung dan membina penyelenggaraan pemerintahan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah, sehingga penggunaan efektif untuk optimalisasi pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Penyerahan LHP dengan Tujuan Tertentu dan Kinerja Semester II Tahun 2024 tersebut juga dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, 10 kepada daerah (walikota/bupati-red) serta beberapa ketua DPRD dari sejumlah kabupaten/kota. (*)
Editor: Zamri Yahya, SH.I, WU
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
