DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Padang 2024

DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Padang 2024
DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Padang 2024, Senin, 10 Maret 2025.
BENTENGSUMBAR.COM
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Padang 2024, bertempat di ruang sidang utama gedung baru DPRD setempat, Senin, 10 Maret 2025.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S. Pd., didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, Jupri dan Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar.

Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, Waki Wali Kota Padang Buya Maigus Nasir, dan Sekretaris Daerah Kota Padang Tuanku H. Andree H Algamar.

DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Padang 2024
Wako Fadly Amran dan Wawako Buya Maigus Nasir.
Selain itu, juga hadir Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para undangan lainnya serta segenap anggota DPRD Kota Padang.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Padang Fadly Amran membeberkan pencapaian Pemko Padang sepanjang tahun 2024. 

Diantaranya meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 83,98 pada tahun 2023 menjadi 84,34 pada tahun 2024.

DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Padang 2024
Walikota Padang H. Fadly Amran menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Padang 2024. 
"IPM Kota Padang tertinggi di Sumatera Barat, diatas rata-rata sebesar 76,43, dan berada di atas rata-rata target nasional sebesar 75,02," bebernya.

Di sektor kesehatan, sebut Fadly, Pemerintah Kota Padang juga berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan dari 24,2 persen pada tahun 2023 menjadi 17,29 persen pada tahun 2024.

Begitu pula di bidang infrastruktur, sepanjang tahun 2024 telah dilakukan pembangunan jalan sepanjang 0,7 km, pemeliharaan jalan sepanjang 34,09 km, pembangunan drainase sepanjang 0,9 km, serta pemeliharaan drainase kota sepanjang 34,81 km.

DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Padang 2024
Segenap anggota dewan yang hadir pada rapat paripurna.
"Di sektor ekonomi, Pemerintah Kota Padang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 4,54 persen pada tahun 2023 menjadi 4,65 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh penguatan 47.672 pelaku usaha mikro serta 12.206 industri kecil dan menengah," sebut Fadly.

Lebih lanjut pada aspek investasi, ia menambahkan bahwa hingga akhir tahun 2024, realisasi investasi dalam negeri dan luar negeri di Kota Padang mencapai Rp 36 triliun, yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 3,4 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$15.007.996.

"Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian pembangunan Kota Padang selama tahun 2024. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam mewujudkan kejayaan Kota Padang," pungkas Wali Kota. 

DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Padang 2024
Sekdako Padang Tuanku H. Andree H Algamar bersama unsur Forkopimda.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion kepada wartawan usai rapat paripurna menegaskan, pihaknya akan segera membahas laporan pertanggungjawaban Walikota Padang tersebut.

"Tentunya, untuk melakukan pembahasan kita akan bentuk Panitia Khusus (Pansus). Nanti kita umumkan melalui rapat paripurna internal," katanya.

Pembahasan oleh Pansus dengan menghadirkan Kepala OPD akan dilakukan mulai Selasa, 11 Maret 2025. 

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Usmardi Tharab
Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Usmardi Tharab.

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Usmardi Tharab meminta OPD untuk mengirim bahan kepada anggota dewan sebelum pembahasan.

"Jangan sampai bahan diberikan kepada anggota dewan saat pembahasan. Kita minta bahan diberikan sebelum pembahasan, minimal sehari sebelum pembahasan, agar dapat kami pelajari," tegasnya.

Anggota Fraksi PKS Jakfar meminta, saat pembahasan, yang hadir adalah kepala OPD, bukan yang mewakili, agar keputusan bisa diambil. Usulan Usmardi Thareb dan Jakfar diaminkan oleh Ketua Fraksi Golkar Helmy Moesim. (adv)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »