DPRD Sumbar Terima Kunjungan Pansus II DPRD Tanah Datar, Ini Kata Wakil Ketua Komisi III Mochklasin soal LKPJ 2024

DPRD Sumbar Terima Kunjungan Pansus II DPRD Tanah Datar, Ini Kata Wakil Ketua Komisi III Mochklasin soal LKPJ 2024
Rombongan DPRD Tanah Datar tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Mochklasin, S.Si., didampingi Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang - Undangan Sekretariat DPRD Sumbar Zardi Syahrir, SH, MM.

BENTENGSUMBAR.COM - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024 menjadi alasan bagi Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Tanah Datar melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sumbar, Kamis (13/3/2025).

Rombongan DPRD Tanah Datar tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Mochklasin, S.Si., didampingi Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang - Undangan Sekretariat DPRD Sumbar Zardi Syahrir, SH, MM.

"Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan daerah serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Sumatera Barat," kata Mochklasin.

H. Mochklasin menekankan pentingnya koordinasi antara DPRD provinsi dan kabupaten dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan kebijakan daerah dapat berjalan efektif.

“Dengan sinergi yang baik antara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, diharapkan penyusunan LKPJ dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ketua Pansus II DPRD Tanah Datar mengatakan, Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Datar Tahun 2024.

Ia mengapresiasi masukan dan arahan yang diberikan dalam pertemuan ini.

“Kita berharap koordinasi semacam ini terus berlanjut agar tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik,” harpanya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai penyusunan dan evaluasi laporan kinerja pemerintahan daerah guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan. (*)

Editor: Zamri Yahya

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »