Pansus DPRD Kota Padang Bahas LKPJ 2024, Ketua Komisi II Rachmad Wijaya Sorot Pemasukan dari Perpakiran: Kebocorannya Sangat Luar Biasa

Pansus DPRD Kota Padang Bahas LKPJ 2024, Ketua Komisi II Rachmad Wijaya Sorot Pemasukan dari Perpakiran: Kebocorannya Sangat Luar Biasa
Ketua Pansus atau Komisi II DPRD Kota Padang Rachmad Wijaya memimpin rapat pembahasan dengan OPT Mitra terkait laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Padang 2024 (LKPJ 2024).
BENTENGSUMBAR.COM
- Pasca Walikota Padang Fadly Amran menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Padang 2024 (LKPJ 2024) dalam rapat paripurna pada Senin, 10 Maret 2025 lalu, DPRD Kota Padang langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) berdasarkan komisi-komisi yang ada.

Pembentukan Pansus bertujuan untuk melakukan pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Padang. Pembahasan dilakukan dari tanggal 11 hingga 14 Maret 2025.

"Namanya kan LKPJ ya, artinya pelaksanaan pemerintahan di tahun 2024. Pembahasan yang dilakukan untuk mengevaluasi hal-hal yang telah dilaksanakan, capainnya berapa persen, kinerjanya seperti apa? Itu nanti menjadi catatan kita untuk kedepannya," ungkap Ketua DPRD Kota Padang Ustad Muharlion ketika dihubungi BentengSumbar.com, Jumat, 14 Maret 2025.

Artinya, tegas Muharlion, nanti masing-masing Pansus akan memberikan rekomendasi. Rekomendasi gabungan Pansus itu nanti akan disampaikan kepada fraksi-fraksi untuk dimintai pendapat.

Pansus DPRD Kota Padang Bahas LKPJ 2024, Ketua Komisi II Rachmad Wijaya Sorot Pemasukan dari Perpakiran: Kebocorannya Sangat Luar Biasa
Susunan Pansus atau Komisi II DPRD Kota Padang.

"Istilahnya itu, rekomendasi ujungnya kan. Dari pembahasan itu kan, mendalami persoalannya di mana selama ini pelaksanaan apa yang telah direncanakan. Apa sesuai atau tidak capaian-capaiannya," ujarnya.

Tentunya, urai Muharlion lagi, permasalahan yang muncul beragam di masing-masin komisi yang melakukan pembahasan dengan OPD.

"Namun yang jelas, tentu ada yang capaiannya di bawah standar, ada yang sesuai standar dan ada pula yang melebihi terget yang telah ditetapkan. Tentu nantinya kita lihat dari laporan masing-masing komisi," tukuknya.

Hasil dari pembahasan Pansus yang merupakan masing-masing komisi di DPRD Kota Padang, jelas Muharlion lagi, akan menjadi masukan fraksi untuk melakukan pendalam.

"Bisa jadi rekomendasi itu nanti ada masukan fraksi untuk pendalaman. Bisa jadi rekomendasinya pemotongan anggaran karena OPD tidak mencapai target, kalau kinerjanya bagus bisa jadi rekomendasikan penambahan anggaran di OPD itu. Jadi semuanya tergantung pada rekomendasi yang diberikan," pungkas Ketua DPD PKS Kota Padang ini.

Pansus DPRD Kota Padang Bahas LKPJ 2024, Ketua Komisi II Rachmad Wijaya Sorot Pemasukan dari Perpakiran: Kebocorannya Sangat Luar Biasa
Rapat Pansus atau Komisi II DPRD Kota Padang dengan OPD Mitra.

Pansus II Sorot Potensi Pendapatan

Sementara itu, Ketua Pansus atau Komisi II Rachmad Wijaya mengaku memberikan beberapa catatan terkait pembahasan dengan OPD yang menjadi mitra Komisi II DPRD Kota Padang. Catatan itu diberikan kepada Dinas Perdagangan, Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) dan Perpakiran.

"Kalau Dinas Perdagangan terkait kinerja dalam pengelolaan Pasar Raya Padang. Masih ada kebocoran-kebocorannya yang harus dikurangi terkait retribusi. Bisa dikatakan kebocoran atau bisa juga kerena belum maksimal terkait potensi yang ada," katanya kepada BentengSumbar.com, Jumat, 14 Maret 2025.

Rachmad Wijaya mengaku baru saja melakukan sidak ke Pasar Raya melihat kondisi riil di lapangan, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas Perdagangan.

Pansus DPRD Kota Padang Bahas LKPJ 2024, Ketua Komisi II Rachmad Wijaya Sorot Pemasukan dari Perpakiran: Kebocorannya Sangat Luar Biasa
Rapat Pansus atau Komisi II DPRD Kota Padang dengan OPD Mitra.

Sedangkan pada Perumda PSM, kata Rachmad Wijaya, managemen perusahaan plat merah milik Pemko Padang tersebut belum maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Belum sesuai harapan, jadi kami meminta kepada Pemko agar serius dalam mengurus PSM. Kami minta ketegasan dari Pemko, serius atau tidak urus PSM. Kami sedang berkirim surat ke Pemko," urainya.

"Bisa jadi nanti kami merekomendasikan untuk menghentikan penyertaan modal jika pengelolaan managemennya belum maksimal," tegas Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.

Untuk Perumda Air Minum (AM) Kota Padang, jelas Rachmad Wijaya, Pansus II atau Komisi II meminta cakupan layanan lebih dimaksimalkan.

Pansus DPRD Kota Padang Bahas LKPJ 2024, Ketua Komisi II Rachmad Wijaya Sorot Pemasukan dari Perpakiran: Kebocorannya Sangat Luar Biasa
Rapat Pansus atau Komisi II DPRD Kota Padang dengan OPD Mitra.

"Sekarang kan baru 52 persen yang menikmati fasilitas air bersih Kota Padang. Minimal tahun ini 60 persen lah," katanya.

Terkait deviden, ungkap Rachmad Wijaya, Perumda AM Kota Padang baru menyumbang 30 persen atau diangka Rp5 miliar.

"Jadi Perumda AM Kota Padang itu, core business (kegiatan inti atau aktivitas utama yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan keunggulan produk, red), kita utamakan pelayanan kepada masyarakat, buka devidennya kita utamakan. Karena berkinerja bagus, managemen profesional, maka ada harapan ditambah penyertaan modalnya," cakapnya.

Ketika ditanya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perparkiran, Rachmad Wijaya mengaku pihaknya sangat kecewa.

Pansus DPRD Kota Padang Bahas LKPJ 2024, Ketua Komisi II Rachmad Wijaya Sorot Pemasukan dari Perpakiran: Kebocorannya Sangat Luar Biasa
Rapat Pansus atau Komisi II DPRD Kota Padang dengan OPD Mitra.

"Oh, sangat jauh kalau dari segi parkir. Sangat jauh itu, sangat jauh. Bayangkan saja, pada 2024, pemasukan parkir hanya Rp1.8 M. Padahal, titik parkir 300 lebih, pemasukannya tak masuk akal. Jadi kebocorannya sangat besar di bawah. Ini kita lagi cari soluasi (untuk mengatasinya, red," ungkapnya.

Meski demikian, Rachmad Wijaya mengaku, Komisi II atau Pansus II DPRD Kota Padang belum akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

"Kita belum mau bersumsi itu korupsi, tapi yang jelas PAD yang dihasilan Perpakiran sangat jauh panggang dari api. Ini yang mau kita bereskan bersama teman-teman Komisi II," tegasnya.

Pansus DPRD Kota Padang Bahas LKPJ 2024, Ketua Komisi II Rachmad Wijaya Sorot Pemasukan dari Perpakiran: Kebocorannya Sangat Luar Biasa
Rapat Pembahasan Pansus atau Komisi II DPRD Kota Padang dengan OPD Mitra.

Dari hasil pembahasan Pansus atau Komisi II tersebut, jelas Rachmad Wijaya, otomatis akan direkomendasikan sistem terbaik dalam pengelolaan perpakiran di Kota Padang.

"Otomatis ada perubahan. Itu sedang kami carikan solusi. Kalau digital kemaren sempat dicoba, tapi gagal total kan. Ini sekarang kita lagi cari rumus-rumusnya. Bisa jadi nanti, si pengelola parkir kita kasih kontrak kerjasama, nanti dari omset berapa dia dapat. Kayaknya begitu solusinya," tukuknya.

"Yang jelas, nanti kita carilah rumusan yang tepat untuk pengelolaan parkir ini, karena kebocorannya sangat luar biasa," terangnya. (adv)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »