Geramnya Wamenaker Noel ke Jan Hwa Diana Bos Sentoso Seal yang Potong Gaji Karyawan Gegara Salat: Biadab

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Imannuel Ebenezer geram dengan sikap Jan Hwa Diana pemilik UD Sentoso Seal yang menahan ijazah karyawan dan melakukan pemotongan gaji secara sadis.

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Imannuel Ebenezer geram dengan sikap Jan Hwa Diana pemilik UD Sentoso Seal yang menahan ijazah karyawan dan melakukan pemotongan gaji secara sadis. 

Namun Wamen Imannuel cuma mendapatkan respons tidak baik dari Jan Hwa Kamis (17/4/2025). 

Imannuel juga geram dengan menyebut tindakan Jan Hwa termasuk biadab. 

Noel menemukan banyak kejanggalan saat meminta klarifikasi kepada Diana dan stafnya.

Dia menuding bahwa Diana banyak menutup-nutupi masalah penahanan ijazah.

Menurut dia, selain penahanan ijazah, diduga perusahaan Diana membatasi waktu salat Jumat hanya 20 menit dan pembayaran gaji di bawah UMK.

“Itu yang paling tepat, biadab,” kata Noel dengan lantang usai melakukan sidak, Kamis (17/5/2025).

Menurutnya, aturan-aturan tersebut tidak masuk akal.

Sebab, menjalankan ibadah merupakan bagian dari hak asasi manusia.

“Ini Republik yang diajarkan semua dilindungi, termasuk agama. Dia mau ke masjid, mau ke pura, itu dilindungi undang-undang. Kalau melarang, itu ada konsekuensi,” katanya.

Setelah melakukan sidak yang dinilai banyak kejanggalan, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan audit kepada UD Sentosa Seal.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mendampingi sebanyak 30 mantan karyawan UD Sentoso Seal, milik Jan Hwa Diana, ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis (17/4/2025).

Eri tiba bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Achmad Zaini, pengacara Krisnu Wahyuono, serta puluhan korban di Gedung SPKT, sekitar pukul 09.35 WIB.

"(Laporan) terkait hak mereka diambil, salah satunya ijazah. Mereka melaporkan terkait ijazah yang ditahan atau hal lainnya," kata Eri di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis (17/4/2025).

Eri mengatakan, kehadirannya tersebut merupakan upaya untuk menjaga suasana kondusif bagi pekerja.

Selain itu, pihak perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakannya.

"Ayo kita menata Surabaya dengan hati yang jernih, pikiran yang bersih. Akhirnya kita bisa menentukan, Surabaya ini tetap kondusif, baik buat pekerja dan pengusaha, sehingga nama Surabaya tetap terjaga," ujarnya.

"Tapi sopo seng ngelanggar (siapa yang melanggar) aturan, sopo seng (siapa yang) enggak menjalankan kewajiban, maka mereka tidak boleh berusaha di Kota Surabaya," kata dia.

Cuek Saat Pertemuan dengan Disnaker

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim memanggil pengusaha suku cadang mobil sekaligus pemilik UD Sentoso Seal, Jan Hwa Diana. 

Pemanggilan ini masih terkait polemik penahanan ijazah karyawan.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Tri Widodo menyebutkan bahwa Diana cukup kooperatif.

Namun dirinya belum mengakui soal polemik penahanan ijazah pegawainya. Termasuk pegawai yang telah resign.

"Namun dalam pelaksanaan BAPK, bahasa kami, Berita Acara Pemeriksaan Ketenagakerjaan, Bu Diana tetap tidak mengakui kaitannya dengan penahanan ijazah, (termasuk) dengan keberadaan tenaga kerja," ujar Tri, Rabu (16/4/2025).

Kendati demikian, Tri mengungkapkan bahwa pihaknya belum bisa memastikan apakah belasan titik perusahaan yang dilaporkan itu seluruhnya merupakan milik Diana.

Diana sendiri tidak menyampaikan pengakuan apapun. Termasuk dalam agenda rapat dengar pendapat atau hearing yang digelar DPRD Surabaya dengan menghadirkan berbagai pihak pada Selasa (15/4/2025).

"Itu yang tidak pernah ada pengakuan resmi kayak yang kemarin di DPRD persis bahasanya seperti itu. Bahwa dia itu ada kerja sama, umpama di pergudangan itu hanya menurunkan barang, bukan miliknya, dan sebagainya itu. Artinya kurang jelas lah," ungkap Tri.

"Yang pasti dia tidak mengakui menahan ijazah dan tidak mengakui keberadaan karyawan itu sebagai karyawannya," lanjutnya.

Maka dalam waktu dekat ini Disnakertrans Jatim akan melakukan BAPK terhadap 31 karyawan yang telah mengadu. 

Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.

"Tapi prinsipnya mereka bekerja itu berawal dari medsos, diterima seseorang. Seseorang ini diberikan lagi ke seseorang manajer, katanya, terus nanti ijazahnya baru diganti dengan tanda terima itu. Artinya memang seolah-olah tidak melibatkan Bu Diana dan suaminya. Itu hasil lidik kami," pungkas Tri.

(*)

Sumber: tribun-medan.com

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News