Presiden RI H. Prabowo Subianto bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Raja Juli Antoni, yang saat ini menjabat Menteri Kehutanan di Kabinet Merah Putih. (Foto Ilustrasi/Net). |
Prinsip ini juga berlaku bagi menteri era Presiden Joko Widodo yang kembali dipercaya masuk kabinet pemerintahan periode 2024-2029.
Analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpandangan, seorang menteri tidak boleh punya loyalitas ganda.
Dalam artian, harus melepas bayang-bayang Jokowi dan fokus pada Prabowo sebagai presiden yang menjabat saat ini.
Jika ada menteri "petahana" yang masih tunduk kepada arahan Jokowi, maka dia layak dicopot karena bisa mengganggu visi-misi pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Prabowo layak me-reshuffle para menteri yang loyalitasnya ganda. Menteri ini, selain masih loyal ke Joko Widodo juga mengaku loyal ke Prabowo,” kata Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 6 April 2025.
Ia khawatir, menteri-menteri yang punya loyalitas ganda akan menjadi beban Presiden Prabowo dalam menjalani pemerintahan.
Bahkan bukan tidak mungkin, menteri-menteri ini bisa melakukan pengkhianatan.
“Tidak menutup kemungkinan menteri jenis ini melakukan pengkhianatan di internal kabinet,” ucap Jamiluddin tanpa menyebutkan menteri yang punya loyalitas ganda.
“Jadi, menteri yang loyal ganda dan ini cenderung titipan, selayaknya di-reshuffle. Dengan begitu, tidak akan ada lagi duri dalam daging,” sambung Jamiluddin memperingatkan.
Sebaliknya, jika Prabowo tegas mendepak sejumlah menteri berlabel titipan, maka pemerintah Prabowo-Gibran bisa berjalan sesuai dengan janji politiknya.
“Kabinet Prabowo akan benar-benar disusun untuk mewujudkan visi dan misinya, termasuk janji-janji politiknya,” tutupnya. (*)
Sumber: RMOL
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »