Kota Padang Tertinggi di Sumatera, Wako Fadly Amran Terima Penghargaan Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi

Kota Padang Tertinggi di Sumatera, Wako Fadly Amran Terima Penghargaan Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini kepada Wali Kota Padang Fadly Amran.
BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Padang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam evaluasi indeks Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2024, Pemko Padang meraih nilai tertinggi di wilayah Sumatera.

Penghargaan bergengsi itu diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini kepada Wali Kota Padang Fadly Amran, dalam acara Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024, di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

“Alhamdulillah, kita bersyukur Pemko Padang berhasil memperoleh nilai indeks RB tahun 2024, tertinggi untuk wilayah Sumatera dan masuk 5 (lima) terbaik di Indonesia," ungkap Fadly Amran kepada wartawan usai menerima piagam penghargaan.

Fadly menyebutkan, Pemko Padang mengalami peningkatan terhadap hasil evaluasi indeks RB dengan nilai 85,92 atau A- di tahun 2024. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

"Dari tahun 2021, indeks RB kita masih C. Menjadi BB di 2022 dan 2023, dan di 2024 berhasil meraih nilai A-. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak, pimpinan OPD dan ASN, serta Tim Adhoc atas kerjasamanya selama ini. Semoga kemajuan RB Pemko Padang ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, dalam arahannya Menteri PAN-RB, Rini Widyantini mengucapkan selamat bagi sejumlah pemerintah daerah dan kementerian/lembaga yang menerima penghargaan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2024.

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), disertai keberhasilan dalam penanganan stunting dan perbaikan berbagai indikator makro lainnya," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa tujuan evaluasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini yaitu untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.

“Semoga dengan upaya ini tercipta budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional di seluruh pemerintah daerah, kementerian dan lembaga di Indonesia," terang Menteri PAN-RB. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »