 |
| Presiden RI Prabowo Subianto resah terhadap aksi premanisme berkedok Ormas. Rocky Gerung mengungkit program KDM yang membawa siswa nakal untuk menjalani pendidikan karakter ke barak militer. |
Pengamat Politik Rocky Gerung pun ikut menyoroti aksi premanisme yang menjadi perhatian masyarakat akhir-akhir ini.
Ia mengungkit program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM yang membawa siswa nakal untuk menjalani pendidikan karakter ke barak militer.
Rocky Gerung mengaku tidak menyetujui program siswa bermasalah dibawa ke barak militer.
Menurutnya, anak-anak nakal itu justru harus dipelihara di sekolah. Dimana, siswa nakal itu dididik oleh guru pembimbing.
"Yang mungkin yang lebih baik adalah preman ini yang dibawa ke barak militer karena dia manusia dewasa mampu untuk berpikir ulang kalau diberi semacam disiplin di barak militer dan mungkin pemasyarakatan awal kalau memang ada pidananya ya untuk dipenjara," kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (9/5/2025).
Rocky lebih setuju preman dibanding anak nakal yang dibawa ke barak militer.
Ia menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh secara mencari identitas.
"Masa dibawa ke barak militer," katanya.
Rocky mengingatkan bahwa militer merupakan tempat pendisiplinan tubuh terutama watak dengan cara sistem hierarki.
Pasalnya, kata Rocky, tentara hidup di dalam pendisiplinan dan sifatnya hierarkis.
" Nah, anak-anak yang bermasalah itu kalau dibawa ke situ dia akan dibentuk juga mentalnya itu secara hierarkis. Sepenuh-penuhnya tidak saya setujui dalilnya cara berpikirnya itu atau gubernur siapa Jawa Barat ya yang punya ide yang sama," imbuhnya.
Rocky lalu menyinggung studi dari Ben Anderson yang meneliti peran kalangan muda di awal revolusi.
Dimana, preman berfungsi untuk membantu perjuangan politik. Sehingga menjadi satu sejarah panjang bahwa premanisme di Indonesia bukanlah fenomena baru.
"Juga kelompok-kelompok yang dipakai oleh pemerintah Belanda dengan maksud sebaliknya itu untuk jad mata-mata Belanda da jadi kita mau baca bahwa preman itu dari awal sebetulnya peralatan itu dan makin lama dia berevolusi menjadi semacam kekuatan atau organized crime dan membuat jaringan sehingga dia akhirnya mulai menjadi otonom," ungkapnya.
Rocky mengungkapkan preman itu dibackup oleh kekuatan politik tertentu sehingga merangsek ke dalam wilayah publik.
Preman, kata Rocky, juga bisa dijadikan umpan untuk persaingan politik.
"Jadi tetap kita lihat area persaingan politik dan bisnis ini itu yang jadi wilayah kekerasan premanisme dan kehidupan kita hari-hari ini memang sekali lagi jadi semacam peluang ee orang karena ketiadaan kerjaan atau harapan masa depan. Maka bertambahlah gejala premanisme," katanya.
Rocky juga mengungkit penyelesaian masalah preman pada masa Orde Baru yang tanpa proses hukum.
"Dieksekusi aja tanpa proses hukum yang kita sebut Petrus yang kemudian diakui oleh Pak Harto sebagai upaya dia untuk memberi rasa aman pada penduduk. Tapi itu kemudian melanggar HAM karena tidak ada pengadilan dipetrus artinya ditembak dan digeletakkan untuk memberi efek jera. Efek jera tentu bukan si pada si preman, tapi pada masyarakat yang melihat bahwa pada waktu itu kan mayat bergeletakan dan disebut penembak misterius karena tidak terdeteksi ya siapa pelakunya," ungkapnya.
Prabowo Resah
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan aksi premanisme berkedok Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Hal itu disampaikan Juru bicara Presiden yang juga merupakan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5/2025).
"Jadi pak presiden, pemerintah, betul-betul resah," kata Prasetyo.
Presiden kata Prasetyo telah berkoordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas hal tersebut.
Presiden tidak ingin aksi premanisme tersebut menghambat iklim investasi.
"Dan beberapa hari yang lalu beliau (Presiden) berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan pak Kapolri, untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim perusahaan dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat," katanya.
Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah juga merasakan keresahan keresahan masyarakat terkait aksi premanisme yang terjadi.
Aksi premanisme telah merusak iklim investasi di tanah air.
"Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme-premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif," katanya.
Prasetyo mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi kepada organisasi kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran.
Apabila tindakan premanisme tersebut sudah tergolong pidana maka akan mendapatkan sanksi hukum.
"Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan," pungkasnya. (*)
Sumber: TribunJakarta.com
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
