Prabowo Resah dengan Aksi Preman Berkedok Ormas, Tak Segan-Segan untuk Menindak

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keresahan Presiden Prabowo Subianto dengan adanya premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas).

BENTENGSUMBAR.COM – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keresahan Presiden Prabowo Subianto dengan adanya premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas).

Ia menyampaikan hal itu pada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo mengatakan, Prabowo berpesan agar tidak boleh ada lagi aksi-aksi premanisme berbungkus ormas yang menganggu iklim usaha.

"Tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif," kata Prasetyo.

"Jadi Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," ujarnya dikutip Kompas.com

Menurut Prasetyo, Presiden telah berkoordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencari jalan keluar atas permasalahan preman berkedok ormas.

Salah satu opsi yang dibicarakan adalah kemungkinan membina ormas agar tidak mengganggu iklim usaha dan keamanan ketertiban masyarakat.

Meski demikian, kata dia, jika ada tindak pidana, pemerintah bersama aparat penegak hukum tak segan-segan memberikan sanksi.

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu,” tuturnya.

“Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan," ucapnya.

Ia menuturkan, pemberantasan aksi premanisme bukan hanya bergantung pada Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme.

Fungsi pemberantasan premanisme, menurut dia, bisa dijalankan oleh Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk dengan pembinaan.

"Kalau itu berada di daerah-daerah, di kabupaten atau di provinsi, kemudian kalau misalnya itu sudah mulai masuk ke tindak kriminal, bisa teman-teman polisi sudah masuk menangani di situ. Jadi ya sudah berjalan, tidak perlu menunggu adanya Satgas atau tim khusus," katanya.

Sebelumnya sejumlah aksi mengarah pada premanisme yang mengatasnamakan ormas tertentu marak terjadi.

Sejumlah ormas juga meminta Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran hingga mengganggu pembangunan pabrik mobil listrik PT BYD di Subang, Jawa Barat.

Hal itu terungkap setelah Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendapat aduan dari markas besar BYD di Shenzhen, China, saat kunjungan beberapa waktu lalu.

Eddy menyebut, seharusnya segala bentuk investasi yang masuk ke Indonesia, termasuk BYD, mendapatkan perlindungan dan dukungan penuh dari pemerintah, terutama dalam hal keamanan.

"Saya mendengar bahwa sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas, yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," ujar Eddy dalam unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Selasa (22/4/2025).

Sumber: Kompas.tv

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News