DPR Dukung KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji

Mantan Menteri Agama RI Gus Yaqut ketika melaksanakan ibadah di tanah suci Mekkah. Upaya KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi kuota haji 2024 mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPR RI.

BENTENGSUMBAR.COM - Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi kuota haji 2024 mendapat dukungan dari berbagai kalangan. 

Misalnya anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid, yang disampaikannya pada perbincangan dengan RRI Pro 3, Rabu (25/6/2025

Menurut dia, hal ini penting agar persoalan kuota tidak menjadi polemik berkepanjangan dan dapat diklarifikasi secara terbuka.

"Sesuai fakta yang dimiliki KPK, jika ada penyimpangan yang terindikasi korupsi, silakan ditindak siapapun yang terbukti bersalah," ujarnya. 

Demikian juga jika sebaliknya. "Kalau setelah diselidiki ternyata tidak terbukti, maka harus dijelaskan secara terbuka," ujarnya.

Politisi PKS itu menegaskan keterlibatan KPK menyelidiki kasus ini menjadi penting agar semuanya menjadi transparan. 

Menurut dia, jika tidak ada kejelasan, publik akan terus mempertanyakan integritas pelaksanaan haji khususnya terkait distribusi kuota.

Dugaan ini telah lama menjadi sorotan DPR, khususnya oleh Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024. 

Sebelumnya, Pansus juga telah menyoroti berbagai persoalan dalam penyelenggaraan haji, termasuk sistem kuota dan pelaksanaan teknis.

Selain itu, pansus menemukan berbagai persoalan teknis lainnya, seperti layanan katering yang tidak memenuhi standar serta penempatan hotel yang tidak sesuai kontrak. 

Permasalahan tersebut kerap terjadi setiap tahun dan dinilai belum mendapat pembenahan yang serius dari pihak penyelenggara.

"Adanya laporan pansus mengenai ketidaksesuaian pelaksanaan haji yang tidak sesuai dengan kontrak, terutama terkait layanan katering dan akomodasi. Kami ingin agar setiap penyimpangan diselidiki dan tidak dibiarkan berulang," ujarnya.

Hidayat juga menanggapi usulan pembentukan kembali pansus haji untuk mengevaluasi penyelenggaraan tahun 2025.

Menurutnya, langkah itu diperlukan agar pembenahan bisa dilakukan secara menyeluruh dan terarah. (*)

Sumber: RRI.co.id.

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News