Kapal Pengangkut Tambang di Raja Ampat Dinarasikan Jokowi dan Iriana, Bahlil: Oh, Nggak Ada, Di Mana Itu?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menampik kabar yang menarasikan keterlibatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam polemik pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menampik kabar yang menarasikan keterlibatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam polemik pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Pasalnya, terdapat gambar kapal-kapal pengangkut tambang bertuliskan JKW dan Dewi Iriana beredar di media sosial.

Bahlil menyatakan tidak ada keterlibatan Jokowi maupun Iriana dalam pusaran pertambangan nikel di Raja Ampat.

"Oh, itu nggak ada itu. Dimana itu," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6).

Ketua Umum Partai Golkar itu menampik, izin usaha pertambangan (IUP) itu keluar pada 2017, saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI.

Ia mengklaim, izin usaha tambang nikel di Raja Ampat terbit sejak 2004.

Namun, ia memastikan Pemerintah kini telah mencabut izin dari empat perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat.

Keempat perusahaan itu di antaranya, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Anugerah Surya Pertama (ASP), dan PT Nurham.

"Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi, yang empat IUP kita cabut itu kan, IUP-nya keluar 2004, 2006 masih rezim undang-undang izinnya dari daerah," tegas Bahlil.

Sebelumnya, Pemerintah secara resmi memutuskan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan ini diambil Presiden Prabowo Subianto setelah menggelar rapat terbatas (ratas) pada Senin (9/6) kemarin.

"Atas petunjuk Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6).

Prasetyo tidak membeberkan perusahaan apa saja yang dicabut itu. Namun, ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah.

"Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat tentunya juga memberikan imbauan bahwa kita semua harus kritis harus waspada untuk mencari kebenaran kondisi obyektif di lapangan," pungkasnya. (*)

Sumber: Jawapos

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News