Prabowo Harus Bersihkan Tikus Berdasi, PKS dan Nasdem Berpotensi Masuk Kabinet

Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih maraknya penyelewengan dan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Andi Yusran menilai langkah awal yang harus diambil Presiden adalah melakukan perombakan kabinet.

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih maraknya penyelewengan dan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. 

Hal itu disampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin 2 Juni 2025.

Menanggapi pernyataan tersebut, pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran menilai langkah awal yang harus diambil Presiden adalah melakukan perombakan kabinet.

“Jika ingin serius perangi korupsi, Prabowo harus memulai dari membersihkan kabinetnya terlebih dahulu. Diduga kuat banyak 'tikus berdasi' di Kabinet Merah Putih,” ujar Andi kepada RMOL, Rabu 4 Juni 2025.

Menurutnya, reshuffle langkah penting dalam perang melawan korupsi, khususnya untuk menunjukkan keseriusan dan ketegasan Presiden dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

"Reshuffle menjadi starting point perang terhadap korupsi," tegas Andi Yusran.

Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

PKS dan Nasdem Berpotensi Masuk Kabinet 

Menurut analis komunikasi politik Hendri Satrio, Partai Nasdem dan PKS yang tergabung dalam koalisi namun belum mendapat jatah menteri, berpotensi mendapatkan kursi dalam reshuffle mendatang. 

“Kalau dikatakan PKS dan Nasdem mungkin akan mendapatkan jatah, ya mungkin saja,” kata Hensat, sapaan akrabnya kepada redaksi, Rabu, 4 Juni 2025.

Dia juga menyoroti kemungkinan masuknya PDIP ke dalam koalisi pemerintahan. 

Menurutnya, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu tidak pernah benar-benar berada di luar pemerintahan.

“Dalam deal politik, kenikmatan jabatan yang sudah ada lalu tidak diambil, itu sudah merupakan deal. Misalnya, Puan Maharani tetap menjadi Ketua DPR, padahal dengan kekuatan 80 persen di DPR, bukan perkara sulit menggantinya,” jelas Hensat.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu juga menyinggung posisi strategis PDIP di lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan jabatan duta besar.

“Akhir-akhir ini, kader PDI Perjuangan juga menyatakan mendapat perintah untuk mendukung program-program Pak Prabowo,” tambahnya.

Meski begitu, Hensat meragukan partai berlambang banteng moncong putih itu akan masuk koalisi secara formal seperti Golkar atau PKB. 

Namun dukungan dari PDIP tersebut terhadap pemerintahan tetap terbuka. (*)

Sumber: RMOL

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News