Anies Baswedan Kritik Absennya Presiden RI di Forum PBB

Anies Baswedan Kritik Absennya Presiden RI di Forum PBB
Mantan gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengkritik absennya Presiden RI dalam forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama beberapa tahun terakhir.
BENTENGSUMBAR.COM
- Mantan gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengkritik absennya Presiden RI dalam forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama beberapa tahun terakhir. 

Anies melontarkan hal itu saat menghadiri rapat pimpinan nasional perdana organisasi masyarakat Gerakan Rakyat.

Mantan calon presiden dalam Pemilihan Umum 2024 itu menyayangkan minimnya partisipasi pemimpin RI di forum PBB. 

"Bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu menteri luar negeri," kata Anies di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Minggu 13 Juli 2025.

Menurut Anies, Indonesia berpotensi merugi karena kerap mangkir dari sidang PBB.

Pasalnya, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat maka Indonesia harus memperkuat posisi strategisnya melalui pertemuan-pertemuan kepala negara di kancah internasional. 

Ia pun memberikan analogi. "Kita warga kampung, ukuran rumahnya nomor empat terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang, cuma kita bayar iuran jalan terus," ujar mantan menteri pendidikan itu. 

Menurut Anies, dengan jumlah penduduk yang melimpah Indonesia harusnya bisa memanfaatkan itu untuk mengembangkan potensi pasar di dalam negeri.

Sehingga, Anies menekankan bahwa Indonesia perlu lebih proaktif dalam dunia internasional, salah satunya dengan cara Presiden Indonesia menghadiri langsung forum-forum PBB. 

Selain itu, Anies menilai Indonesia memiliki kondisi geopolitik yang relatif lebih stabil dibandingkan kawasan Asia Timur dan Selatan yang cenderung berkonflik. 

Kondisi ini, kata Anies, membuat Indonesia berperan menjadi penjaga kedamaian di kawasan Asia. 

Namun, agar bisa melaksanakan fungsi itu, Anies menyatakan bahwa Indonesia perlu membenahi dirinya terlebih dulu. 

Misalnya saat Indonesia mendesak soal penegakan demokrasi dan hak asasi manusia di dunia internasional, maka Indonesia harus telah selesai dengan dua isu itu. 

"Kita harus bereskan persoalan-persoalan domestik juga," tuturnya. (*)

Sumber: Tempo.co

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »